JAKARTA -- Presiden akan melakukan reshuffle kabinet gelombang kedua pada akhir bulan ini. Para pelaku pasar menyambut positif rencana pembentukan the winning team yang mampu menggairahkan kembali ekonomi, apalagi didukung bank-bank yang sudah bergerak menuju suku bunga kredit single digit.
Reshuffle Kabinet Kerja yang pertama telah dilakukan 12 Agustus 2015, dengan enam menteri baru dilantik. Namun, perombakan harus segera dilakukan lagi, karena ada menteri yang integritas, leadership, dan kapabilitasnya di bawah standar. Selain itu, ada yang tidak mau berkoordinasi dengan menko atau pimpinan, sehingga komunikasi mandek.
Ada pula menteri yang tidak mempunyai monoloyalitas terhadap presiden. Padahal, Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 1 dan 3 menyebutkan, menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
Executive Vice President and Analyst Danareksa Sekuritas Lucky Bayu Purnomo mengatakan, pelaku pasar menilai pemerintah harus segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. "Reshuffle bukan keinginan presiden, tetapi kebutuhan negara. Isu reshuffle kalau dibiarkan seperti saat ini banyak dimanfaatkan pasar untuk berspekulasi, jadi 'bulan-bulanan' pasar. Apalagi, pertumbuhan ekonomi juga belum mencapai target yang ditetapkan (target APBNP 2015 sebesar 5,7%),” katanya kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (11/4).
Sumber Investor Daily di lingkungan Istana menyebutkan, setidaknya ada enam menteri yang kemungkinan diganti dan presiden juga akan merotasi sejumlah nama ke pos yang lain. Pencopotan tidak hanya akan dilakukan terhadap menteri yang berlatar belakang partai politik (parpol), tetapi juga yang berasal dari kalangan profesional. Mereka kemungkinan adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.
Sumber Investor Daily menjelaskan, pengumuman reshuffle kabinet kemungkinan digelar setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melawat ke Eropa, pada 18-24 April mendatang. Sebelumnya, pada Selasa (12/4), Jokowi akan mengadakan kunjungan kerja ke Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk meresmikan pembukaan Multilateral Naval Exercise Komodo 2016 dan meresmikan Tugu Perdamaian di Pantai Muaro Lasak, Padang. Sedangkan Wapres Jusuf Kalla (JK), pada Rabu (13/4), dijadwalkan bertolak ke Turki untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
"Tipis kemungkinan pengumuman reshuffle dilakukan pada Selasa (12/4). Pengumuman dan pelantikan menteri baru dilakukan setelah Presiden kembali dari Eropa. Presiden sudah berdiskusi dengan Wapres terkait nama-nama menteri yang akan kena gelombang reshuffle. Ada menteri yang tidak menyangka akan terdepak dari kursi kabinet," kata dia di Jakarta, Senin (11/4).
"Tipis kemungkinan pengumuman reshuffle dilakukan pada Selasa (12/4). Pengumuman dan pelantikan menteri baru dilakukan setelah Presiden kembali dari Eropa. Presiden sudah berdiskusi dengan Wapres terkait nama-nama menteri yang akan kena gelombang reshuffle. Ada menteri yang tidak menyangka akan terdepak dari kursi kabinet," kata dia di Jakarta, Senin (11/4).
Sementara itu, Jokowi mengatakan bahwa pembicaraan tentang reshuffle kabinet terus dilakukan, termasuk dengan JK. Presiden mengaku belum ada keputusan final dari pembicaraan tersebut.
"Sampai saat ini, kami bahas terus (dengan JK). Hanya, belum diputuskan," ujar Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4).
Pada kesempatan tersebut, Presiden sempat mengultimatum Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar pembuatan sertifikat tanah bisa cepat. Pasalnya, hingga kini, pengurusan sertifikasi hak atas tanah (SHAT) masyarakat perdesaan masih lama.
"BPN hati-hati, saya beri peringatan. Urusan sertifikat tanah enggak (boleh) lama. Memang betul-betul ruwet," kata Jokowi.
Tinggal 2,5 Tahun
Sebelumnya, pada 12 Agustus 2015, Presiden Jokowi sudah melakukan reshuffle kabinet. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 79/P/2015, ada enam menteri baru Kabinet Kerja. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (menggantikan Sofjan Djalil), Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (menggantikan Indroyono Susilo), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan (menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno), Menteri Perdagangan Thomas Lembong (menggantikan Rachmat Gobel), Menteri PPN/Kepala Bappenas
Sofyan Djalil (menggantikan Andrinof Chaniago), serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung (menggantikan Andi Widjajanto).
Reshuffle kabinet jilid II, kata Lucky, harus segera dilakukan karena kinerja beberapa menteri belum mencapai target. Meski sudah 11 paket kebijakan stimulus ekonomi dikeluarkan pemerintah, namun pelaksanaannya tidak efektif, yang mencerminkan kinerja kabinet tidak bagus. Seharusnya paket tidak terburu-buru dirilis, tapi baru dikeluarkan setelah lengkap dengan peraturan pemerintah hingga peraturan menterinya, agar bisa langsung dilaksanakan.
Sebelumnya, pada 12 Agustus 2015, Presiden Jokowi sudah melakukan reshuffle kabinet. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 79/P/2015, ada enam menteri baru Kabinet Kerja. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (menggantikan Sofjan Djalil), Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (menggantikan Indroyono Susilo), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan (menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno), Menteri Perdagangan Thomas Lembong (menggantikan Rachmat Gobel), Menteri PPN/Kepala Bappenas
Sofyan Djalil (menggantikan Andrinof Chaniago), serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung (menggantikan Andi Widjajanto).
Reshuffle kabinet jilid II, kata Lucky, harus segera dilakukan karena kinerja beberapa menteri belum mencapai target. Meski sudah 11 paket kebijakan stimulus ekonomi dikeluarkan pemerintah, namun pelaksanaannya tidak efektif, yang mencerminkan kinerja kabinet tidak bagus. Seharusnya paket tidak terburu-buru dirilis, tapi baru dikeluarkan setelah lengkap dengan peraturan pemerintah hingga peraturan menterinya, agar bisa langsung dilaksanakan.
"Hingga kini, kinerja beberapa menteri kan belum mencapai target. Masyarakat juga belum bisa merasakan dampak penerbitan 11 paket kebijakan ekonomi. Inflasi Indonesia juga relatif masih tinggi, sehingga harga kebutuhan pokok berada di atas rata-rata (internasional). Meski harga BBM turun, harga kebutuhan pokok belum ikut turun," tandasnya.
Apalagi, Jokowi - yang dilantik menjadi presiden Oktober 2014 - praktis hanya punya waktu 2,5 tahun untuk mengatur kembali daftar program prioritas untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sisa waktu lainnya akan tersita dengan persiapan kampanye pilpres 2019.
Lucky menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan belum bisa diwujudkan oleh menteri-menteri terkait. Padahal, tugas pemerintahan Jokowi semakin berat. Di tengah tekanan pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan melambat, pemerintah tak hanya harus mencapai target kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 5,3% tahun ini, dari 4,79% tahun lalu. Sesuai APBN 2016, pemerintah juga harus mencapai target pembangunan dan indikator kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan pada APBNP 2015. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menjadi sebesar 5,2-5,5% dari sebelumnya 5,6%, angka kemiskinan menjadi 9,0-10,0% dari sebelumnya 10,3%, dan gini ratio menjadi 0,39 dari sebelumnya 0,40. Selain itu, indeks pembangunan manusia ditargetkan naik menjadi 70,1 dari sebelumnya 69,4.
Guru Besar Bidang Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada (UGM) Mudrajad Kuncoro menjelaskan, hasil kerja Kabinet Kerja selama sekitar 1,8 bulan - terutama di bidang ekonomi - belum terlihat secara konkret dalam indikator kinerja utama (IKU). Belum ada perbaikan dalam menanggulangi masalah-masalah pengangguran, kemiskinan, serta ketimpangan ekonomi maupun sosial. Di samping itu, saat ini terlihat koordinasi sejumlah menteri dengan menteri koordinator kurang harmonis dan terkesan jalan sendiri-sendiri. Polemik antara menteri yang mencuat di media juga menimbulkan kebingungan di ranah publik.
“Komunikasi publik oleh pemerintah mutlak harus diperbaiki, jangan dibiarkan menteri-menteri berpolemik di ranah publik. Sebaiknya masalah-masalah ini dikoordinasikan dan diselesaikan di internal kabinet saja. Arah kebijakan pemerintah juga harus jelas, hasilnya harus terlihat dan terukur. Sebagai contoh, dalam 1,8 bulan Kabinet Kerja berjalan, harus jelas berapa besar terjadi pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan tingkat pengangguran?” kata dia.
Menurut dia, reshuffle menteri juga harus disertai dengan pembenahan program-program yang dirancang agar sesuai dan tepat sasaran. Menteri juga harus betul-betul mengetahui akar masalah di bidangnya, mampu menganalisis masalah, dan menerapkan program terobosan yang tepat. Pasalnya, rakyat membutuhkan implementasi dan hasil yang relatif bisa cepat dilihat.
Menurut dia, reshuffle menteri juga harus disertai dengan pembenahan program-program yang dirancang agar sesuai dan tepat sasaran. Menteri juga harus betul-betul mengetahui akar masalah di bidangnya, mampu menganalisis masalah, dan menerapkan program terobosan yang tepat. Pasalnya, rakyat membutuhkan implementasi dan hasil yang relatif bisa cepat dilihat.
Mudrajad mencontohkan, masalah deindustrialisasi yang telah terjadi beberapa tahun ini harus diatasi. Pasalnya, sumbangan sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) cenderung turun menjadi 20%, dibanding pemerintahan sebelumnya 24%.
"Pemerintah juga harus mengurangi jumlah desa yang tertinggal. Pada masa Presiden Joko Widodo, desa menjadi subjek pembangunan, bukan hanya menjadi objek. Dengan demikian, pembangunan dimulai dari daerah, terutama desa," tuturnya.
Butuh Akselerasi Pertumbuhan
Kepala Riset Recapital Securities Andrew Argado mengungkapkan, pasar akan merespons positif reshuffle kabinet yang akan dilakukan presiden. Dia menegaskan, pelaku pasar berharap ada perbaikan perekonomian Indonesia.
Kepala Riset Recapital Securities Andrew Argado mengungkapkan, pasar akan merespons positif reshuffle kabinet yang akan dilakukan presiden. Dia menegaskan, pelaku pasar berharap ada perbaikan perekonomian Indonesia.
"Oleh karena itu, pelaku pasar akan fokus memantau reshuffle menteri-menteri yang terkait dengan perekonomian. Menteri-menteri tersebut antara lain adalah menteri koordinator perekonomian dan menteri ESDM. Meski kinerja menteri di bidang ekonomi secara umum cukup bagus, tetapi pelaku pasar menginginkan perbaikan. Kita membutuhkan menteri yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tuturnya.
Jika reshuffle dilakukan, lanjut dia, pemilihan menteri jangan hanya dilihat dari sosoknya, tetapi juga harus dari visinya. Menteri baru harus cepat membuat strategi yang tepat untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Pertama-tama, menteri-menteri baru harus memiliki track record yang bagus. Jangan ada menteri yang hanya modal akademisi. Artinya, menteri tersebut harus memiliki pengalaman di pemerintahan atau pernah memimpin sebuah lembaga penting," imbuh dia.
Novy Lumanauw/Muhammad Rausyan Fikry/Thomas Ekafitrianus/EN
Investor Daily
Jakarta detik -Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga mengakhiri perdagangan hari ini ditutup di teritori positif, ditopang sektor aneka industri yang menguat tinggi hingga 3,31%. Perdagangan saham hari ini terpantau sangat sepi hanya Rp 1,249 triliun. Biasanya, rata-rata transaksi harian bursa mencapai Rp 5-6 triliun.Mengawali perdagangan pagi tadi, IHSG dibuka menguat 1,45 poin (0,03%) ke 4.788,422.
Pada perdagangan sesi I, IHSG ditutup naik 27,006 poin (0,56%) ke 4.813,980. Sementara indeks LQ45 ditutup menguat 5,680 poin (0,69%) ke 831.995.
Mengakhiri perdagangan Selasa (12/4/2016), IHSG ditutup menguat 42,599 poin (0,89%) ke 4.829,573. Sementara indeks LQ45 ditutup naik 9,678 poin (1,17%) ke 835.993.
Enam sektor menguat, sementara 4 sektor lainnya melemah. Penguatan tertinggi terjadi di sektor aneka industri sebesar 3,31% disusul sektor manufaktur sebesar 1,79% dan consumer goods sebesar 1,60%. Sementara pelemahan tertinggi terjadi di sektor agrikultur sebesar 0,38%.
Perdagangan saham hari ini terpantau sangat sepi. Sebanyak 137 saham naik, 104 saham turun, dan 78 saham stagnan. Frekuensi saham yang ditransaksikan mencapai 69.417 kali dengan total volume perdagangan sebanyak 1,254 miliar saham senilai Rp 1,249 triliun.
Saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers di antaranya GGRM naik 1.500 poin (2,27%) ke Rp 67.500, UNVR naik 1.475 poin (3,47%) ke Rp 43.950, HMSP naik 1.100 poin (1,13%) ke Rp 98.375, dan MKPI naik 750 poin (4,29%) ke Rp 18.250.
Sedangkan saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers di antaranya DSSA turun 500 poin (4,76%) ke Rp 10.000, AALI turun 350 poin (2,14%) ke Rp 16.025, TGKA turun 300 poin (9,38%) ke Rp 2.900, dan GDYR turun 250 poin (9,62%) ke Rp 2.350.
Sementara di pasar uang, dolar AS masih bergerak di kisaran Rp 13.000. Berdasarkan data perdaganganReuters, dolar AS sore ini bergerak di Rp 13.096 dibandingkan posisi pembukaan pagi tadi di Rp 13.095.
Berikut kondisi bursa saham Asia sore ini:
- Indeks Nikkei 225 naik 177,66 poin (1,13%) ke 15.928,79
- Indeks Hang Seng naik 26,49 poin (0,13%) ke 20.467,30
- Indeks SSE Composite turun 10,31 poin (0,34%) ke 3.023,65
- Indeks Straits Times naik 5,41 poin (0,19%) ke 2.814,65
Komentar
Posting Komentar