pesimis @ ekonomi kita 2016/ 2017 (2)

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp3.444,82 triliun pada September 2016. Angka ini naik Rp6,53 triliun dibanding tahun sebelumnya Rp3.438,29 triliun.

Peneliti Ekonomi Umum dan Global LIPI Carunia Mulya Hamid Firdausy menilai kenaikan utang ini tidak sehat. Pasalnya, utang Indonesia tidak lebih kecil dari devisa yang dimiliki oleh Indonesia.

BERITA REKOMENDASI

---

• Utang Melambung, Kemandirian Fiskal Masih Belum Tercapai
• Pemerintah Gali Tutup Lobang dengan Utang
• Aliran Utang Pemerintah Terbesar ke Kemenhan Rp35,31 Triliun

“Saya curiga dengan datanya, karena devisa kita cuma USD110 miliar, lebih kecil dari besarnya utang,” kata dia kala dihubungi Okezone di Jakarta.

“Lebih kecil dari besarnya utang, jauh sekali dari devisa. kita belum lihat apakah efektif dan efisien,” tuturnya.

Sekedar informasi melansir situs resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 78,4% pinjaman berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.701,03 triliun.

Kemudian, utang yang berasal dari pinjaman luar negeri turun menjadi Rp738,89 triliun. Adapun pinjaman luar negeri bulan sebelumnya, adalah Rp749,33 triliun.

(mrt)

Jakarta detik - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2016 tidak sesuai perkiraan Bank Indonesia (BI). Perbaikan angka konsumsi masih belum bisa menambal lemahnya investasi swasta di Indonesia.

"Pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2016 cenderung tidak sekuat perkiraan sebelumnya. Konsumsi membaik meskipun masih terbatas. Di sisi lain perbaikan investasi swasta khususnya di non bangunan masih belum kuat," jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara, saat jumpa pers di Gedung Thamrin di kantor BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Di sisi lain, masih lemahnya ekspor juga berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2016. Naiknya beberapa harga komoditas belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia.

"Masih lemahnya ekonomi dan perdagangan dunia mengakibatkan perbaikan ekspor riil masih tertahan, meskipun harga beberapa komoditas ekspor mulai membaik," ujar Tirta.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun diproyeksi hanya mampu mencapai batas bawah yang ditetapkan pemerintah atau di kisaran 4,9%-5,3%.

"Pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan 2016 diperkirakan cenderung mendekati batas bawah kisaran 4,9-5,3% year on year," tutur Tirta.(ang/ang)

Jakarta – Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, kebutuhan anggaran di awal tahun ini yang besar membuat Kemenkeu menyiapkan sejumlah langkah agar arus kas 2017 tetap aman.

Menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, pemerintah akan menjaga momentum realisasi belanja negara. Dia mengakui, kebutuhan anggaran di Januari 2017 akan membengkak lebih besar dari biasanya. Hal itu terjadi karena adanya pergeseran pembayaran Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2016 ke awal 2017.

Pergeseran pembayaran 2016 ke awal 2017 diantaranya untuk pembayaran atas penundaan dana Alokasi Umum (DAU) yang masuk dalam tahun anggaran 2016 sebesar RP 4,6 triliun. Selain itu ada juga anggaran infrastruktur tahun 2016 yang di carry over ke tahun 2-17 yang jumlahnya lebih dari Rp 7 triliun.

Selain itu, ada anggaran rutin awal tahun yang wajib direalisasikan, seperti anggaran biaya operasional gaji pegawai. Di luar carry over dan pembayaran atas penundaan DAU, tiap awal tahun rata-raat kebutuhan pembiayaan pemerintah mencapai Rp 47 triliun-50 triliun. Dana itu dipakai untuk belanja rutin gaji pegawai Rp 6 triliun per bulan. Selain itu untuk DAU ke daerah sebesar RRP 29,5 triliun.

Pemerintah juga perlu menyiapkan dana lebih besar jika proyek infrastruktur akan kembali di genjot di awal tahun, seperti tahun ini Sebelumnya Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengaku akan kembali menggelar lelang dini untuk proyek infrastruktur yang digarap 2017.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan, proses lelang dini untuk proyek infrastruktur awal tahun depan digelar mulai Oktober 2016. “Lelang dini tahun 2017 akan dilakukan mulai Oktober, November, Desember,” ujarnya.

Nilai proyek yang akan dilelang dini pada tiga bulan terkahir tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp 28 triliun. Melalui lelang dini ini, maka pemerintah perlu menyiapkan pembayaran uang muka hingga 30% dari nilai proyek. “Kita siapkan kebutuhan anggaran di bulan Januari dari penerbitan surat utang,” ujar Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemkeu Robert Pakpahan, pekan ini.

Pemerintah memang berencana melakukan penerbitan surat utang di akhir tahun 2016. Hasil penerbitan di akhir tahun 2016 senilai kurang lebih Rp 50 triliun itu akan digunakan untuk membiayai anggaran awal 2017.

Robert menuturkan, pihaknya masih akan melihat kondisi ekonomi terkini untuk memastikan jumlah penerbitan utang di akhir tahun 2016. Kondisi ekonomi terkini itu terutama pada ekonomi global dan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, terkait rencana kenaikan suku bunga Fed Fund Rate.

Sedangkan di awal 2017, kemkeu juga berencana untuk menerbitkan surat utang. Penerbitan surat utang perdagana 2017 kemungkinan dilakukan pada 3 Januari 2017. Jika kurang maka pemerintah menyiapkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2016 yang nilainya sebesar Rp 19 triliun.

Utang itu menjadi bagian dari percepatan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2017. Rencannya pemerintah akan banyak menarik utang di awal (front loading) pada semester I-2017. Robert mengatakan, julah pembiayaan tahun 2017 yang dieksekusi di semester I-2017 sekitar 60% dari total rencana pembiayaan di RAPBN 2017 sebesar Rp 332,8 triliun. “Itu termasuk pembiayaan yang diterbitkan pada akhir 2016, dalam program prefunding,” ujarnya.

Robert juga yakin pada minggu II tahun 2017, penerimaan negara dari pajak dan cukai sudah masuk. Dengan begitu maka seluruh kebutuhan awal 2017 tetap aman.

Sementara itu, pengamat ekonomi LIPI Latif Adam khawatir kebijakan carry over akan menjadi siklus yang sulit dihentikan. Rencana pengalihan anggaran tahun 2016 ke tahun 2017 juga akan berdampak pada anggaran tahun 2017.

Pajak Jadi Tumpuan

Pada bagian lain, Menkeu menuturkan bahwa penerimaan pajak menjadi persoalan -penting bagi pemerintah. Semakin tingginya rasio pajak maka akan semakin baik bagi pengeluaran negara untuk program pembangunan.

"Misalnya dari satu persen penduduk menguasai aset sebanyak 50 persen, jika ini maksimal maka bisa untuk mendorong pembangunan infarstruktur dan mendorong pembangunan ekonomi," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa dana dari pembayar pajak ini bisa dialokasikan untuk pembangunan kesehatan, pendidikan serta pembangunan lainnya yang akan membangkitkan kelompok kelas menengah yang sedang tumbuh.

Kelompok kelas menengah bisa mendapatkan dorongan daya beli yang pada nantinya akan bermanfaat bagi roda ekonomi. Ini yang nantinya akan membantu kelompok menengah atas, yang kebanyakan pengusaha, ketika menjual produknya kepada masyarakat.

"Bila dananya di relokasi dengan tepat sasaran ini akan menimbulkan rasa percaya dari masyarakat dan APBN menjadi bermanfaat bagi kelompok menengah. Ini juga bagus untuk mendorong kenaikan daya beli," ujarnya.

Sri Mulyani mengakui bahwa dalam dua tahun terakhir upaya mengetaskan kemiskinan tak bisa bertahan lama. Dia berpendapat pemerintah tak bisa menurunkan kemiskinan dengan cepat karena koefisien gini juga terus naik.

Dia mengatakan pada 2015 pemerintah berhasil menurunkan kemiskinan mencapai 10,9 persen. Namun koefisien gini memburuk dari 0,30 pada 2015 menjadi 0,41 persen pada tahun ini.

"Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi tak mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan 300.000 lapangan pekerjaan, jumlah ini masih belum cukup, ada 40 persen lapisan bawah masyarakat yang perlu diperbaiki dengan persoalan fiskal," ujarnya. bari/mohar/fba

http://www.neraca.co.id/article/76175/prihatin-arus-kas-negara-seret




Sumber : NERACA.CO.ID

JAKARTA. Kebutuhan anggaran yang tinggi di awal tahun 2017, membuat pemerintah waspada. Oleh karena itu Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah agar arus kas atau cash flow di awal tahun 2017 tetap aman.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menjaga momentum realisasi belanja negara. Dia mengakui, kebutuhan anggaran di Januari 2017 akan membengkak lebih besar dari biasanya. Hal itu terjadi karena adanya pergeseran pembayaran Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2016 ke awal 2017.

Pergeseran pembayaran 2016 ke awal 2017 diantaranya untuk pembayaran atas penundaan dana Alokasi Umum (DAU) yang masuk dalam tahun anggaran 2016 sebesar Rp 4,6 triliun. Selain itu ada juga anggaran infrastruktur tahun 2016 yang di carry over ke tahun 2017 yang jumlahnya lebih dari Rp 7 triliun.

Di luar itu, ada anggaran rutin awal tahun yang wajib direalisasikan, seperti anggaran biaya operasional gaji pegawai. Di luar carry over dan pembayaran atas penundaan DAU, tiap awal tahun rata-rata kebutuhan pembiayaan pemerintah mencapai Rp 47 triliun-Rp 50 triliun. Dana itu dipakai untuk belanja rutin gaji pegawai Rp 8 triliun dan dana pensiun Rp 6 triliun per bulan. Selain itu untuk DAU ke daerah sebesar Rp 29,5 triliun.

Lelang dini

Pemerintah juga perlu menyiapkan dana lebih besar jika proyek infrastruktur akan kembali digeber di awal tahun, seperti tahun ini. Sebelumnya Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengaku akan kembali menggelar lelang dini untuk proyek infrastruktur yang digarap 2017.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebelumnya bilang, proses lelang dini untuk proyek infrastruktur awal tahun depan digelar mulai Oktober 2016. "Lelang dini tahun 2017 akan dilakukan mulai Oktober, November, Desember," katanya, Selasa akhir Agustus lalu.

Nilai proyek yang akan dilelang dini pada tiga bulan terakhir tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp 28 triliun. Dengan lelang dini ini, maka pemerintah perlu menyiapkan pembayaran uang muka hingga 30% dari nilai proyek.

"Kita siapkan kebutuhan anggaran di bulan Januari dari penerbitan surat utang," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemkeu Robert Pakpahan, Selasa (18/10).

Pemerintah memang berencana melakukan penerbitan surat utang di akhir tahun 2016. Hasil penerbitan di akhir tahun 2016 senilai kurang lebih Rp 50 triliun itu akan digunakan untuk membiayai anggaran awal 2017.

Robert bilang, pihaknya masih akan melihat kondisi ekonomi terkini untuk memastikan jumlah penerbitan utang di akhir tahun 2016. Kondisi ekonomi terkini itu terutama pada ekonomi global dan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, terkait rencana kenaikan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate.

Sedangkan di awal 2017, Kemkeu juga berencana untuk menerbitkan surat utang. Penerbitan surat utang perdana 2017 kemungkinan dilakukan pada 3 Januari 2017. Jika kurang maka pemerintah menyiapkan Saldo Anggaran lebih (SAL) tahun 2016 yang nilainya sebesar Rp 19 triliun.

Utang itu menjadi bagian dari percepatan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2017. Rencananya pemerintah akan banyak menarik utang di awal (front loading) pada semester I-2017. Robert mengatakan, jumlah pembiayaan tahun 2017 yang dieksekusi di semester I-2017 sekitar 60% dari total rencana pembiayaan di RAPBN 2017 sebesar Rp 332,8 triliun. "Itu termasuk pembiayaan yang diterbitkan pada akhir 2016, dalam program prefunding," katanya, belum lama ini.

Robert juga yakin pada minggu II tahun 2017, penerimaan negara dari pajak dan cukai sudah masuk. Dengan begitu maka seluruh kebutuhan awal 2017 tetap aman.

Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam khawatir kebijakan carry over akan menjadi siklus yang sulit dihentikan. Rencana pengalihan anggaran tahun 2016 ke tahun 2017 juga akan berdampak pada anggaran tahun 2017.

INILAHCOM, Bandung - PT Mandiri Sekuritas mencatat dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke dalam instrumen investasi obligasi dan saham perusahaan belum terlalu signifikan.

"Kami melacak di bisnis ritel dan sejauh ini belum signifikan. Kami terus melakukan pemantauan internal supaya bisa mendapatkan 'disclosure' dari nasabah berapa transaksi yang melibatkan amnesti pajak," kata Direktur Utama Mandiri Sekuritas Silvano Rumantir di Bandung, Minggu.

Mandiri Sekuritas merupakan satu dari 19 perantara pedagang efek yang telah ditetapkan sebagai "gateway" dana repatriasi amnesti pajak.

Sejak pemberlakuan program amnesti pajak, transaksi harian di Mandiri Sekuritas yang mencapai Rp500 miliar per hari tidak mengalami perubahan yang berarti, sehingga dapat dikatakan pengaruh amnesti pajak di perusahaan pedagang efek belum banyak.

Selain itu, Silvano mengatakan perantara pedagang efek juga kesulitan melacak uang investasi dana amnesti pajak karena bukan merupakan entitas penerima tabungan, berbeda dengan bank dan manajer investasi yang langsung berinteraksi dengan nasabah ritel.

"Yang lebih bisa melacak uang investasi adalah bank, cuma memang kami kerja sama dengan Bank Mandiri terkait amnesti pajak. Mandiri menyediakan ke nasabahnya alternatif produk. Kalau ada yang tanya instrumen, maka kemudian ada menu untuk ditawarkan, salah satunya sekuritas," ucap dia.

Silvano menjelaskan nasabah bank dan manajer investasi bisa saja menggunakan dana hasil repatriasi amnesti pajak untuk membeli produk obligasi dan saham.

Namun, perusahaan perantara pedagang efek tidak punya akses ke nasabah-nasabah yang membeli obligasi tersebut karena tidak ada kewajiban pelaporan siapa nasabahnya ke perusahaan efek.

"Kami hanya bisa mengetahui manajer investasi yang menanungi nasabah tersebut. Misalnya, PT Schroder Investment Management Indonesia tidak mungkin melaporkan siapa nasabahnya ke perusahaan efek, tetapi mereka hanya lapor ke kantor pajak," ucap Silvano.

Mandiri Sekuritas sebagai perusahaan efek memiliki 54.000 nasabah yang berinvestasi di pasar modal dan membukukan nilai transaksi sebesar Rp80,8 triliun dengan pangsa pasar 3,9 persen pada Agustus 2016.

Sementara itu, hingga 2 Oktober 2016 pukul 10.30 WIB, Direktorat Jenderal Pajak melalui laman amnesti pajaknya mencatat terdapat 372.428 surat pernyataan harta (SPH) dengan uang tebusan amnesti pajak berdasarkan SPH senilai Rp89,2 triliun.

Sementara itu, komposisi harta hasil repatriasi dan deklarasi tercatat Rp3.621 triliun yang terdiri atas deklarasi dalam negeri Rp2.533 triliun, deklarasi luar negeri Rp951 triliun dan repatriasi Rp137 triliun. [tar]

- See more at: http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2328439/investasi-dana-repatriasi-masih-rendah#sthash.800VUB27.dpuf