JAKARTA- Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi menunggu kepulangan Presiden Joko Widodo dari lawatan ke luar negeri.
"Tunggu Bapak Presiden kembali," katanya usai berkunjung ke Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (11/11/2014).
Menurut dia, pengumuman kenaikan harga BBM akan dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke tiga negara selama 8-16 November 2014.
Tiga negara tersebut adalah Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC, Myanmar menghadiri KTT ASEAN, dan Australia menghadiri pertemuan G20.
Presiden dijadwalkan tiba kembali di Tanah Air pada Minggu (16/11/2014).
Sudirman kembali meminta konsumen tidak melakukan aksi spekulasi dengan membeli BBM secara berlebihan.
"Masyarakat umum juga tidak perlu panik, karena ketersediaan stok sudah dijamin Pertamina," ujarnya.
Menurut dia, dirinya secara terus menerus melakukan koordinasi persiapan kenaikan harga BBM dengan Pertamina.
"Tadi pagi, saya baru telepon lagi Plt Dirut Pertamina (M Husen)," ujarnya.
Dia juga menegaskan, pemerintah tidak melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Pertamina sudah menjamin stok BBM jenis premium dan solar bersubsidi cukup memenuhi kebutuhan selama 16-18 hari ke depan.
Pemerintahan Joko Widodo berencana menaikkan harga BBM bersubsidi untuk dialihkan ke sektor yang lebih penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Belum diketahui secara pasti besaran dan waktu kenaikan harga BBM.
Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sinyal kenaikan harga BBM akan dilakukan pada November 2014.
http://finansial.bisnis.com/read/20141111/9/271995/kenaikan-bbm-bersubsidi-diumumkan-langsung-oleh-jokowi
Sumber : BISNIS.COM
"Tunggu Bapak Presiden kembali," katanya usai berkunjung ke Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (11/11/2014).
Menurut dia, pengumuman kenaikan harga BBM akan dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke tiga negara selama 8-16 November 2014.
Tiga negara tersebut adalah Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC, Myanmar menghadiri KTT ASEAN, dan Australia menghadiri pertemuan G20.
Presiden dijadwalkan tiba kembali di Tanah Air pada Minggu (16/11/2014).
Sudirman kembali meminta konsumen tidak melakukan aksi spekulasi dengan membeli BBM secara berlebihan.
"Masyarakat umum juga tidak perlu panik, karena ketersediaan stok sudah dijamin Pertamina," ujarnya.
Menurut dia, dirinya secara terus menerus melakukan koordinasi persiapan kenaikan harga BBM dengan Pertamina.
"Tadi pagi, saya baru telepon lagi Plt Dirut Pertamina (M Husen)," ujarnya.
Dia juga menegaskan, pemerintah tidak melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Pertamina sudah menjamin stok BBM jenis premium dan solar bersubsidi cukup memenuhi kebutuhan selama 16-18 hari ke depan.
Pemerintahan Joko Widodo berencana menaikkan harga BBM bersubsidi untuk dialihkan ke sektor yang lebih penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Belum diketahui secara pasti besaran dan waktu kenaikan harga BBM.
Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sinyal kenaikan harga BBM akan dilakukan pada November 2014.
http://finansial.bisnis.com/read/20141111/9/271995/kenaikan-bbm-bersubsidi-diumumkan-langsung-oleh-jokowi
Sumber : BISNIS.COM
Bisnis.com, JAKARTA--Pergerakan indeks acuan bursa Asia Tenggara cenderung menguat pada pertengahan perdagangan Senin (10/11/2014).
Berdasarkan data Bloomberg, dari tujuh indeks yang dipantau, lima diantaranya menguat, dan dua melemah.
Laos Securities Exchange Composite Index yang melejit 1,32% siang ini mencatatkan kenaikan tertajam. Di belakangnya menyusul Vietnam Ho Chi Minh Index yang menguat 0,65%.
Sementara itu, SET Index di Bangkok, Thailand dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta sama-sama membukukan pelemahan siang ini, yakni masing-masing sebesar 0,45% dan 0,13%.
Kinerja Bursa Saham Asia Tenggara
Kota
|
Level (Per 10/11/2014)
|
Perubahan
|
Pukul (WIB)
|
Vientiane
|
1.414,17
|
+1,32%
|
11:31:04
|
Ho Chi Minh
|
606,49
|
+0,65%
|
11:32:16
|
Singapura
|
3.307,37
|
+0,64%
|
12:35:17
|
Kuala Lumpur
|
1.829,89
|
+0,31%
|
12:34:30
|
Manila
|
7.211,35
|
+0,08%
|
12:50:00
|
Jakarta
|
4.980,96
|
-0,13%
|
12:00:01
|
Bangkok
|
1.571,22
|
-0,45%
|
12:29:22
|
Sumber: Bloomberg, 2014
Editor : Ismail Fahmi
Jakarta detik-Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai menguat secara perlahan berkat aksi beli selektif. Posisi Indeks sudah cukup rendah akibat tekanan jual di akhir pekan lalu.
Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat di posisi Rp 12.120 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu di Rp 12.165 per dolar AS.
Pada perdagangan preopening, IHSG naik 9,876 poin (0,20%) ke level 4.997,3. Sedangkan Indeks LQ45 menguat 2,483 poin (0,29%) ke level 849,769.
Mengawali perdagangan awal pekan, Senin (10/11/2014), IHSG dibuka bertambah 11,123 poin (0,22%) ke level 4.998,547. Indeks LQ45 dibuka tumbuh 2,474 poin (0,29%) ke level 849,760.
Aksi beli selektif dilakukan investor lokal. Aksi beli ini membuat saham-saham unggulan berhasil menguat pagi hari ini.
Hingga pukul 9.05 waktu JATS, IHSG menguat 8,444 poin (0,17%) ke level 4.995,868. Sementara Indeks LQ45 naik 1,532 poin (0,20%) ke level 848,954.
Akhir pekan lalu IHSG anjlok 46 gara-gara tekanan jual investsor asing. Indeks pun balik lagi ke kisaran 4.900-an.
Nilai tukar dolar di pasar dunia turun, sementara pasar saham Wall Street stagnan pada perdagangan akhir pekan lalu. Padahal laporan ekonomi di AS menyatakan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, dan penurunan pengangguran.
Rata-rata bursa regional pagi hari ini bergerak positif. Hanya bursa saham Jepang yang melemah karena sudah naik tinggi sepanjang pekan lalu.
Pergerakan bursa-bursa di Asia pagi hari ini:
- Indeks Nikkei 225 melemah 101,37 poin (0,60%) ke level 16.779,01.
- Indeks Hang Seng melonjak 431,39 poin (1,83%) ke level 23.981,63.
- Indeks Komposit Shanghai menguat 11,70 poin (0,48%) ke level 2.429,87.
- Indeks Straits Times naik 24,87 poin (0,76%) ke level 3.311,26.
(ang/hds)
Bisnis.com, JAKARTA - Henan Putihrai Analytics menyatakan beberapa berita aksi korporasi masih menjadi sorotan investor, Senin (10/11/2014), selain berita umum lainnya.
Berikut ringkasan berita yang banyak dicari investor, Senin (10/11/2014):
PICO : Pendapatan Turun Jadi Rp 498,26 Miliar
PICO mengalami penurunan pendapatan usaha menjadi Rp498,26 miliar hingga September 2014, dibandingkan pendapatan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp522,32 miliar. Laba bersih turun menjadi Rp10,77 miliar dari laba bersih tahun sebelumnya Rp 11,02 miliar (iqplus.info)
AMAG : Laba Multi Artha Turun Tipis Jadi Rp 91,8 Miliar
AMAG mengantongi laba bersih sebesar Rp 91,8 miliar pada kuartal ketiga tahun ini. Berdasarkan keterbukaan informasi, pencapaian laba tersebut terkoreksi tipis jika dibandingkan dengan realisasi laba Rp 92,4 miliar pada periode yang sama tahun lalu. (kontan.co.id)
BMTR Hasil Penjualan Obligasi Rp 1,24 Triliun Telah Habis
BMTR, induk usaha media penyiaran milik Grup MNC, telah menghabiskan dana hasil penawaran umum obligasi MCOM I 2012 senilai Rp 1,24 triliun per November 2014. BMTR menerbitkan Obligasi MCOM I Seri A & B yang efektif pada 29 Juni 2012 senilai total Rp 1,25 triliun. (bisnis.com)
ABDA Raih Pendapatan Rp 865,54 Miliar Hingga September
ABDA meraih pendapatan sebesar Rp 865,54 miliar hingga September 2014, naik dari jumlah pendapatan Rp 644,25 miliar di periode sama tahun sebelumnya. (iqplus.info)
ASRM: Laba Tumbuh 33% di Kuartal III
ASRM melaporkan kenaikan laba bersih sebesar 33% pada kuartal III tahun ini. Laba bersih pada kuartal ketiga tahun lalu sebesar Rp 26,9 miliar, naik menjadi Rp35,8 miliar pada periode yang sama tahun ini. (kontan.co.id)
SDRA dan Bank Woori Bersinergi Jadi Bank Woori Indonesia
SDRA menggelar RUPSLB yang beragendakan persetujuan penggabungan antara Bank Saudara dengan Bank Woori Indonesia. Hasil keputusan RUPSLB juga menetapkan dasar untuk menjadi bank kategori BUKU 3 dalam penguatan modal dan manajemen bisnis yang lebih stabil, menciptakan skala ekonomi yang lebih besar dan meningkatkan kekuatan finansial. (iqplus.info)
WSKT Divestasi Tol Depok-Antasari di Bulan Ini
WSKT akan segera merampungkan divestasi kepemilikan saham di proyek tol Depok-Antasari. Pembangunan ruas tol Depok-Antasari dilakukan oleh konsorsium yang membentuk perusahaan bernama PT Citra Waspphutowa. Konsorsium ini terdiri dari pemegang saham mayoritas PT Citra Marga Nusaphala Tbk (CMNP) sebesar 62,5%. Lalu, perseroan, PT PP Tbk (PTPP), dan PT Hutama Karya yang masing-masing menguasai 12,5% saham. (kontan.co.id)
Editor : Nurbaiti
Bisnis.com, JAKARTA— Bahana Securities memprediksikan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Senin (10/11/2014) bergerak di kisaran 4.935-5.050.
“Hari ini IHSG diperkirakan akan cenderung melemah,” kata Analis Teknikal Bahana Securities Muhammad Wafi dalam risetnya yang diterima hari ini, Senin (10/11/2014)
Bahana Securities mengemukakan saham yang dapat diperhatikan pada perdagangan hari ini adalah ADRO, ASII,TBIG, WTON, dan MTFN.
Editor : Linda Teti Silitonga
Bisnis.com, JAKARTA—Aksi profit taking atau ambil untung menjadi hal yang perlu diperhatikan para investor yang melantai di bursa saham.
Menyusul pelemahan indeks harga saham gabungan sepanjang pekan kemarin, investor masih harus mewaspadai peluang kembali terjadinya aksi profit taking minggu depan.
Head of Research PT Woori Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada mengatakan belum ada katalis positif yang dapat mendorong performa indeks harga saham gabungan (IHSG).
“Tampaknya hawa profit taking masih dimungkinkan terjadi di pekan depan seiring belum adanya trigger positif, terutama dari dalam negeri,” paparnya dalam riset yang diterima Bisnis, Sabtu (8/11/2014).
IHSG diperkirakan bakal berada pada rentang support 4.975-4.980 dan resisten 5.024-5.105.
Saham-saham yang dipandang layak dikoleksi antara lain PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN), PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT United Tractors Tbk (UNTR), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Global Mediacom Tbk (BMTR), PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI), dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP).
Menurut Reza, membaiknya bursa saham global belum cukup kuat mengerek pertumbuhan IHSG. Namun, dia berharap kalaupun IHSG kembali melemah maka hanya turun tipis dari posisi penutupan perdagangan pekan ini.
Seperti diketahui, kemarin IHSG ditutup di posisi 4.987,42 setelah turun 0,93% dari posisi sehari sebelumnya. Adapun selama sepekan, bursa saham lokal merosot 1,92%.
Editor : Saeno
BIsnis.com, JAKARTA- Rencana pemerintah menaikan BBM bersubsidi mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG).
Periset Senior HD Capital Yuganur Wijanarko mengemukan pada pemerintahan SBY terjadi kenaikan BBM sebanyak 3 kali, yaitu pada 1 Oktober 2005 dari Rp2.400 ke Rp.4.500, 23 Mei 2008 dari Rp.4.500 ke 6.000, 22 Jun 2012 dari Rp4.500 ke Rp6.500.
Saat pemerintahan Gus dur, ujarnya, terjadi kenaikan BBM sekali, yaitu pada 1 Oktober 2000 dari Rp500 ke 1.100 per liter.
Di Masa Soeharto sekali saja, yaitu pada 5 Mei 1998 dari Rp.500 ke Rp700.
Yuganur mengatakan koreksi pasar dari 2005 akibat inflasi murni efek kenaikan BBM, yang terjadi 2-3 minggu setelah kejadian, tidak lebih dari 5%,
"Namun sebelumya IHSG selalu naik 5-7%," kata Yuganur.
Sementara itu pada tahun 2000 dan 1998 kondisinya berbeda, karena situasi IHSG dalam medium to long term downtrend.
"Pada dasarnya IHSG selalu naik awal bulan di saat bulan kenaikan BBM terjadi, kecuali di Mei 2008, dan turun lagi ke start reli pada akhir bulan," kata Yuganur.
BIsnis.com, JAKARTA- Rencana pemerintah menaikan BBM bersubsidi mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG).
Periset Senior HD Capital Yuganur Wijanarko mengemukan pada pemerintahan SBY terjadi kenaikan BBM sebanyak 3 kali, yaitu pada 1 Oktober 2005 dari Rp2.400 ke Rp.4.500, 23 Mei 2008 dari Rp.4.500 ke 6.000, 22 Jun 2012 dari Rp4.500 ke Rp6.500.
Saat pemerintahan Gus dur, ujarnya, terjadi kenaikan BBM sekali, yaitu pada 1 Oktober 2000 dari Rp500 ke 1.100 per liter.
Di Masa Soeharto sekali saja, yaitu pada 5 Mei 1998 dari Rp.500 ke Rp700.
Yuganur mengatakan koreksi pasar dari 2005 akibat inflasi murni efek kenaikan BBM, yang terjadi 2-3 minggu setelah kejadian, tidak lebih dari 5%,
"Namun sebelumya IHSG selalu naik 5-7%," kata Yuganur.
Sementara itu pada tahun 2000 dan 1998 kondisinya berbeda, karena situasi IHSG dalam medium to long term downtrend.
"Pada dasarnya IHSG selalu naik awal bulan di saat bulan kenaikan BBM terjadi, kecuali di Mei 2008, dan turun lagi ke start reli pada akhir bulan," kata Yuganur.
Editor : Linda Teti Silitonga
JAKARTA -
Perusahaan manajer investasi PT Ashmore Asset Management Indonesia menilai
rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi memang akan
berdampak terhadap perekonomian Indonesia, namun hanya sementara.
Presiden Direktur Ashmore Ronni Gandahusada mengatakan, dalam jangka panjang, ekonomi Indonesia akan tumbuh semakin sehat.
"Selain didukung oleh fundamental yang bagus, kuatnya konsumsi domestik akan menjadi pendorong percepatan ekonomi Indonesia," ujar Ronni saat penandatanganan kerja sama dengan Bank OCBC NISP di Jakarta, Kamis.
Ronni menuturkan, khusus untuk produk reksa dana berbasis saham, masih memiliki ruang untuk terus berakselerasi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Dengan pengalaman kami mengelola reksa dana selama 20 tahun, produk yang berbasis saham akan tetap menguntungkan," kata Ronni.
Dua produk reksa dana Ashmore memiliki kinerja yang baik. Reksa dana Ashmore Dana Progresif Nusantara (ADPN), sejak awal tahun hingga akhir Oktober 2014 telah membukukan imbal hasil 32,4%, lebih tinggi dibandingkan kinerja IHSG sebesar 19,1%.
Sejak diluncurkan pada Februari 2013, ADPN memberikan imbal hasil hingga 41,3%, di mana pada periode yang sama IHSG tumbuh 13%.
Sementara itu, kinerja produk reksa dana lainnya, Ashmore Dana Ekuitas Nusantara (ADEN), sejak awal 2014 mencetak imbal hasil mencapai 25,3%, lebih tinggi dari pada pertumbuhan IHSG sebesar 19,1%. (ant/gor)
NERACA
Jakarta – Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat dan termasuk pertumbuhan ekonomi. Namun efek kebijakan tersebut diyakini hanya bersifat sementara.
Presiden Direktur Ashmore Asset Management Indonesia, Ronni Gandahusada mengatakan, kenaikan BBM bersubsidi memang akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia, namun hanya sementara. Namun sebaliknya, dalam jangka panjang, ekonomi Indonesia akan tumbuh semakin sehat,”Selain didukung oleh fundamental yang bagus, kuatnya konsumsi domestik akan menjadi pendorong percepatan ekonomi Indonesia," ujarnya di Jakarta, Kamis (6/10).
Ronni menuturkan, khusus untuk produk reksa dana berbasis saham, masih memiliki ruang untuk terus berakselerasi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia,"Dengan pengalaman kami mengelola reksa dana selama 20 tahun, produk yang berbasis saham akan tetap menguntungkan," kata Ronni.
Hal senada juga disampaikan Director Head of Structured Finance Mandiri Sekuritas, Teguh Wirahadikusumah, kenaikan BBM diakui berpengaruh terhadap transaksi saham di pasar modal, namun hanya bersifat sementara, “Pelaku pasar sudah mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi,”ungkapnya.
Namun demikian, dirinya menyarankan kepada investor untuk memilih saham disektor yang fundamentalnya kuat dan hindari saham di sektor ritel yang bersentuhan dengan daya beli masyarakat. Analis HD Capital Yuganur Wijanarko pernah bilang, pelaku pasar saham di dalam negeri cenderung mengambil aksi ambil untung pada perdagangan saham akhir pekan kemarin seraya mengantisipasi penaikan harga BBM bersubsidi,”Pelaku pasar sedang mengantisipasi kenaikan BBM di awal November dan sentimen lainnya di dalam negeri,”paparnya.
Dia menambahkan bahwa tertekannya indeks BEI juga dikarenakan faktor teknikal, indeks BEI telah mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir sehingga mendorong pelaku pasar untuk mengambil posisi ambil untung."Keadaan jenuh beli di IHSG meyebabkan aksi 'profit taking' harian,"ujarnya.
Namun demikian, pelaku pasar saham dapat memanfaatkan momentum pelemahan indeks BEI untuk kembali mengakumulasi saham karena naiknya harga BBM bersubsidi nantinya akan berdampak positif karena beban defisit APBN menjadi ringan.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menegaskan, kenaikan harga BBM akan memberikan efek positif bagi pelaku pasar lantaran beban defisit APBN bisa dikurangi. Bahkan Muliaman menegaskan, bila rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan harga BBM bersubsidi berhasil terealisasi, maka dapat menaikan harga saham perusahaan tercatat di pasar modal.
Dirinya menjelaskan alasannya, yaitu karena ruang fiskal yang dimiliki pemerintah dari kenaikan harga tersebut dapat mendorong pergerakan sektor produktif lebih positif dari sebelumnya."Kalau harga BBM subsidi jadi dinaikkan, negara bisa menghemat biaya. Sehingga biaya bisa dialokasikan ke yang produktif, subsidi sekarang hampir Rp 300 triliun. Kalau separuh bisa kita manfaatkan ke infrastruktur, itu dampaknya ke ekonomi lebih signifikan dan persepsi orang akan positif,”ungkapnya. (bani)
Presiden Direktur Ashmore Ronni Gandahusada mengatakan, dalam jangka panjang, ekonomi Indonesia akan tumbuh semakin sehat.
"Selain didukung oleh fundamental yang bagus, kuatnya konsumsi domestik akan menjadi pendorong percepatan ekonomi Indonesia," ujar Ronni saat penandatanganan kerja sama dengan Bank OCBC NISP di Jakarta, Kamis.
Ronni menuturkan, khusus untuk produk reksa dana berbasis saham, masih memiliki ruang untuk terus berakselerasi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Dengan pengalaman kami mengelola reksa dana selama 20 tahun, produk yang berbasis saham akan tetap menguntungkan," kata Ronni.
Dua produk reksa dana Ashmore memiliki kinerja yang baik. Reksa dana Ashmore Dana Progresif Nusantara (ADPN), sejak awal tahun hingga akhir Oktober 2014 telah membukukan imbal hasil 32,4%, lebih tinggi dibandingkan kinerja IHSG sebesar 19,1%.
Sejak diluncurkan pada Februari 2013, ADPN memberikan imbal hasil hingga 41,3%, di mana pada periode yang sama IHSG tumbuh 13%.
Sementara itu, kinerja produk reksa dana lainnya, Ashmore Dana Ekuitas Nusantara (ADEN), sejak awal 2014 mencetak imbal hasil mencapai 25,3%, lebih tinggi dari pada pertumbuhan IHSG sebesar 19,1%. (ant/gor)
NERACA
Jakarta – Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat dan termasuk pertumbuhan ekonomi. Namun efek kebijakan tersebut diyakini hanya bersifat sementara.
Presiden Direktur Ashmore Asset Management Indonesia, Ronni Gandahusada mengatakan, kenaikan BBM bersubsidi memang akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia, namun hanya sementara. Namun sebaliknya, dalam jangka panjang, ekonomi Indonesia akan tumbuh semakin sehat,”Selain didukung oleh fundamental yang bagus, kuatnya konsumsi domestik akan menjadi pendorong percepatan ekonomi Indonesia," ujarnya di Jakarta, Kamis (6/10).
Ronni menuturkan, khusus untuk produk reksa dana berbasis saham, masih memiliki ruang untuk terus berakselerasi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia,"Dengan pengalaman kami mengelola reksa dana selama 20 tahun, produk yang berbasis saham akan tetap menguntungkan," kata Ronni.
Hal senada juga disampaikan Director Head of Structured Finance Mandiri Sekuritas, Teguh Wirahadikusumah, kenaikan BBM diakui berpengaruh terhadap transaksi saham di pasar modal, namun hanya bersifat sementara, “Pelaku pasar sudah mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi,”ungkapnya.
Namun demikian, dirinya menyarankan kepada investor untuk memilih saham disektor yang fundamentalnya kuat dan hindari saham di sektor ritel yang bersentuhan dengan daya beli masyarakat. Analis HD Capital Yuganur Wijanarko pernah bilang, pelaku pasar saham di dalam negeri cenderung mengambil aksi ambil untung pada perdagangan saham akhir pekan kemarin seraya mengantisipasi penaikan harga BBM bersubsidi,”Pelaku pasar sedang mengantisipasi kenaikan BBM di awal November dan sentimen lainnya di dalam negeri,”paparnya.
Dia menambahkan bahwa tertekannya indeks BEI juga dikarenakan faktor teknikal, indeks BEI telah mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir sehingga mendorong pelaku pasar untuk mengambil posisi ambil untung."Keadaan jenuh beli di IHSG meyebabkan aksi 'profit taking' harian,"ujarnya.
Namun demikian, pelaku pasar saham dapat memanfaatkan momentum pelemahan indeks BEI untuk kembali mengakumulasi saham karena naiknya harga BBM bersubsidi nantinya akan berdampak positif karena beban defisit APBN menjadi ringan.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menegaskan, kenaikan harga BBM akan memberikan efek positif bagi pelaku pasar lantaran beban defisit APBN bisa dikurangi. Bahkan Muliaman menegaskan, bila rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan harga BBM bersubsidi berhasil terealisasi, maka dapat menaikan harga saham perusahaan tercatat di pasar modal.
Dirinya menjelaskan alasannya, yaitu karena ruang fiskal yang dimiliki pemerintah dari kenaikan harga tersebut dapat mendorong pergerakan sektor produktif lebih positif dari sebelumnya."Kalau harga BBM subsidi jadi dinaikkan, negara bisa menghemat biaya. Sehingga biaya bisa dialokasikan ke yang produktif, subsidi sekarang hampir Rp 300 triliun. Kalau separuh bisa kita manfaatkan ke infrastruktur, itu dampaknya ke ekonomi lebih signifikan dan persepsi orang akan positif,”ungkapnya. (bani)
NERACA
Jakarta - Pemerintah akan segera menerapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, untuk menaikkan harga BBM tersebut, diperlukan perubahan dalam struktur anggaran negara.
Oleh karenanya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago akan bertemu dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.
Pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama Andrinof dengan Bambang dalam kabinet kerja Jokowi-JK. Direncanakan pertemuan ini berlangsung pukul 17.00 WIB di Kantor Kementerian Keuangan. "Ini pertemuan pertama dengan Menkeu," kata Andrinof di Jakarta, Kamis (6/11).
Andrinof menambahkan, nantinya pertemuan ini membahas segala permasalahan mengenai RAPBN-P 2015, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi dapat dimasukkan. "Banyak poin-poin penting yang akan dibahas," sebutnya
Sebelumnya, Komisi Anggaran Independen (KAI) dan Yayasan Tifa menilai Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015 belum memadai untuk mengakomodasi visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. RAPBN 2015 itu justru dianggap mewariskan ruang fiskal yang sempit bagi pemerintah yang akan datang. Pemerintah mendatang ditinggalkan untuk menanggung beban politik merasionalisasi kebijakan fiskal guna mewujudkan prioritas program kerjanya.
Pada sektor belanja, RAPBN 2015 tak merancang penurunan anggaran subsidi, terutama subsidi energi. Anggaran belanja subsidi BBM dalam RAPBN 2015 dialokasikan sebesar Rp 433,5 triliun, sementara subsidi energi mencapai Rp 363,5 triliun.
Sedangkan menanggapi hal itu, Presiden terpilih Joko Widodo akan fokus mengerjakan program-program prioritas di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, untuk masa pemerintahannya mendatang.
Hal ini dikarenakan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 tidak memberikan ruang fiskal yang cukup untuk mengerjakan program-program utamanya. "Mungkin untuk pendidikan dan kesehatan bisa lah. Tapi kalau tol laut sepertinya belum bisa," katanya.
Kendati demikian, Jokowi mengatakan masih ada kemungkinan untuk memasukkan program-program kerjanya dalan APBN 2015 karena rancangan APBN 2015 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato nota keuangan pada pekan lalu baru garis besarnya saja. "Sekarang kan baru baseline, nah itu masih bisa. Kalau sudah masuk ke rincian itu sulit," katanya.
Sebelumnya, Mantan Walikota Kota Solo itu mengaku telah menyiapkan strategi agar program-program kerja prioritasnya bisa tetap berjalan di tahun anggaran 2015. Jokowi mengatakan dia hanya perlu mengubah nomenklatur dari setiap mata anggaran. [agus]
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wasekjen PKS, Fahri Hamzah mengatakan partainya mendukung pemerintah menaikkan BBM, apabila kompensasi yang diberikan kepada rakyat bersifat permanen. Dalam pengertian Fakri menekankan pada metode kompensasi yang diberikan, yaitu sejumlah kartu yang ditawarkan harus mampu menyelesaikan masalah
jangka panjang.
"Kalau Kompensasinya masuk akal, kita pasti mendukung, kalau pertongannya kepada masyarakat yg terkena dampak reel, kongkrit dan menyeluruh, pasti kami dukung. Dan kalau bisa permanen, jgn hanya sebulan dua bulan,"kata Fahri, di Gedung DPR, Rabu (5/11).
Mengenai pernyataan, diatas, menurutnya kenaikan harga BBM dapat memicu inflasi yang berkepanjangan. Sehingga kompensasi yang diberikan kepada masyarakat harus bisa menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi
secara permanen.
Fahri juga menegaskan DPR dengan senang hati mendukung apabila Kompensasinya diberikan secara menyeluruh. Sehingga jalan keluar segala persoalan yang berhubungan dengan kesejahtraan rakyat akibat kenaikan BBM, bisa dirasakan semua rakyat Indonesia.
Jakarta - Pemerintah akan segera menerapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, untuk menaikkan harga BBM tersebut, diperlukan perubahan dalam struktur anggaran negara.
Oleh karenanya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago akan bertemu dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.
Pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama Andrinof dengan Bambang dalam kabinet kerja Jokowi-JK. Direncanakan pertemuan ini berlangsung pukul 17.00 WIB di Kantor Kementerian Keuangan. "Ini pertemuan pertama dengan Menkeu," kata Andrinof di Jakarta, Kamis (6/11).
Andrinof menambahkan, nantinya pertemuan ini membahas segala permasalahan mengenai RAPBN-P 2015, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi dapat dimasukkan. "Banyak poin-poin penting yang akan dibahas," sebutnya
Sebelumnya, Komisi Anggaran Independen (KAI) dan Yayasan Tifa menilai Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015 belum memadai untuk mengakomodasi visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. RAPBN 2015 itu justru dianggap mewariskan ruang fiskal yang sempit bagi pemerintah yang akan datang. Pemerintah mendatang ditinggalkan untuk menanggung beban politik merasionalisasi kebijakan fiskal guna mewujudkan prioritas program kerjanya.
Pada sektor belanja, RAPBN 2015 tak merancang penurunan anggaran subsidi, terutama subsidi energi. Anggaran belanja subsidi BBM dalam RAPBN 2015 dialokasikan sebesar Rp 433,5 triliun, sementara subsidi energi mencapai Rp 363,5 triliun.
Sedangkan menanggapi hal itu, Presiden terpilih Joko Widodo akan fokus mengerjakan program-program prioritas di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, untuk masa pemerintahannya mendatang.
Hal ini dikarenakan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 tidak memberikan ruang fiskal yang cukup untuk mengerjakan program-program utamanya. "Mungkin untuk pendidikan dan kesehatan bisa lah. Tapi kalau tol laut sepertinya belum bisa," katanya.
Kendati demikian, Jokowi mengatakan masih ada kemungkinan untuk memasukkan program-program kerjanya dalan APBN 2015 karena rancangan APBN 2015 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato nota keuangan pada pekan lalu baru garis besarnya saja. "Sekarang kan baru baseline, nah itu masih bisa. Kalau sudah masuk ke rincian itu sulit," katanya.
Sebelumnya, Mantan Walikota Kota Solo itu mengaku telah menyiapkan strategi agar program-program kerja prioritasnya bisa tetap berjalan di tahun anggaran 2015. Jokowi mengatakan dia hanya perlu mengubah nomenklatur dari setiap mata anggaran. [agus]
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wasekjen PKS, Fahri Hamzah mengatakan partainya mendukung pemerintah menaikkan BBM, apabila kompensasi yang diberikan kepada rakyat bersifat permanen. Dalam pengertian Fakri menekankan pada metode kompensasi yang diberikan, yaitu sejumlah kartu yang ditawarkan harus mampu menyelesaikan masalah
jangka panjang.
"Kalau Kompensasinya masuk akal, kita pasti mendukung, kalau pertongannya kepada masyarakat yg terkena dampak reel, kongkrit dan menyeluruh, pasti kami dukung. Dan kalau bisa permanen, jgn hanya sebulan dua bulan,"kata Fahri, di Gedung DPR, Rabu (5/11).
Mengenai pernyataan, diatas, menurutnya kenaikan harga BBM dapat memicu inflasi yang berkepanjangan. Sehingga kompensasi yang diberikan kepada masyarakat harus bisa menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi
secara permanen.
Fahri juga menegaskan DPR dengan senang hati mendukung apabila Kompensasinya diberikan secara menyeluruh. Sehingga jalan keluar segala persoalan yang berhubungan dengan kesejahtraan rakyat akibat kenaikan BBM, bisa dirasakan semua rakyat Indonesia.
TEMPO.CO, Jakarta
- Presiden Joko Widodo mengatakan subsidi bahan bakar minyak akan
dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif. "Dari yang konsumtif ke
yang produktif. Dari yang boros ke usaha-usaha yang produktif," kata
Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional Kabinet Kerja di Istana
Negara, Jakarta, Selasa, 4 November 2014.
Menurut Jokowi, subsidi BBM akan dialihkan ke sektor pertanian. Misalnya, subsidi pupuk dan benih serta infrastruktur irigasi dan bendungan. Jokowi mengatakan pengalihan subsidi ini terkait dengan target pemerintah agar dalam periode tiga tahun Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. "Setiap tahun akan dibangun 5-7 bendungan. Tahun ini akan dimulai lima, tahun depan tujuh." (Baca: Sofyan Djalil Pastikan Harga BBM Naik Bulan Ini)
Jokowi meminta semua gubernur memberikan informasi ihwal kekuatan sisi pertanian di daerah masing-masing. Dengan begitu, Jokowi melanjutkan, titik-titik yang menjadi penghambat naiknya produksi pertanian bisa ditemukan. "Nantinya tidak hanya beras dan padi yang swasembada, bisa juga gula dan kedelai yang selama ini terus kita impor."
Menurut Jokowi, perbaikan pada sektor pertanian hanya bisa dilakukan jika ada bendungan dan irigasi baru. Sebabnya, Jokowi mengatakan, sebanyak 52 persen irigasi di Indonesia mengalami kerusakan. Jokowi berharap ada koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan irigasi ini. (Baca: Penundaan Kenaikan Harga BBM Picu Penimbunan)
"Jangan sampai nanti DAM dan waduknya selesai, irigasinya baru mulai. Ini harus paralel semuanya," ucap Jokowi. Jika semua terbangun dengan baik, Jokowi optimistis target swasembada pangan bisa dicapai dalam waktu tiga tahun. "Hitung-hitungannya sudah detail sekali."
Selain untuk sektor pertanian, Jokowi juga ingin mengalihkan subsidi BBM untuk mesin kapal dan pendingin ikan para nelayan. "Kami arahkan ke sana," kata Jokowi. Sebagian yang lain, kata Jokowi, akan dialihkan untuk penambahan modal bagi usaha kecil di pedesaan.
PRIHANDOKO
Menurut Jokowi, subsidi BBM akan dialihkan ke sektor pertanian. Misalnya, subsidi pupuk dan benih serta infrastruktur irigasi dan bendungan. Jokowi mengatakan pengalihan subsidi ini terkait dengan target pemerintah agar dalam periode tiga tahun Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. "Setiap tahun akan dibangun 5-7 bendungan. Tahun ini akan dimulai lima, tahun depan tujuh." (Baca: Sofyan Djalil Pastikan Harga BBM Naik Bulan Ini)
Jokowi meminta semua gubernur memberikan informasi ihwal kekuatan sisi pertanian di daerah masing-masing. Dengan begitu, Jokowi melanjutkan, titik-titik yang menjadi penghambat naiknya produksi pertanian bisa ditemukan. "Nantinya tidak hanya beras dan padi yang swasembada, bisa juga gula dan kedelai yang selama ini terus kita impor."
Menurut Jokowi, perbaikan pada sektor pertanian hanya bisa dilakukan jika ada bendungan dan irigasi baru. Sebabnya, Jokowi mengatakan, sebanyak 52 persen irigasi di Indonesia mengalami kerusakan. Jokowi berharap ada koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan irigasi ini. (Baca: Penundaan Kenaikan Harga BBM Picu Penimbunan)
"Jangan sampai nanti DAM dan waduknya selesai, irigasinya baru mulai. Ini harus paralel semuanya," ucap Jokowi. Jika semua terbangun dengan baik, Jokowi optimistis target swasembada pangan bisa dicapai dalam waktu tiga tahun. "Hitung-hitungannya sudah detail sekali."
Selain untuk sektor pertanian, Jokowi juga ingin mengalihkan subsidi BBM untuk mesin kapal dan pendingin ikan para nelayan. "Kami arahkan ke sana," kata Jokowi. Sebagian yang lain, kata Jokowi, akan dialihkan untuk penambahan modal bagi usaha kecil di pedesaan.
PRIHANDOKO
Strategi Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
kompasiana
OPINI | 14 October 2014 | 16:39
Akhir Tahun Anggaran 2014 kurang lebih 77 hari
kalender lagi terhitung dari sejak hari ini saat tulisan ini saya buat.
Tentu sisa waktu 77 hari kalender tersebut bukanlah waktu yang cukup
panjang untuk sebuah proses pelaksanaan anggaran pemerintah. Apalagi
kita ketahui bersama bahwa proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah membutuhkan waktu yang lumayan lama sampai ditunjuknya
pemenang lelang yang akan melaksanakan pekerjaan/proyek pemerintah.
Seandainya proyek-proyek tersebut belum dilakukan pelelangan, tentu akan
menyisakan waktu yang sangat pendek untuk pelaksanaan kegiatan sampai
berakhirnya Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 31 Desember 2014. Belum
lagi biasanya Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
menetapkan batas akhir penyampaian Surat Perintah Membayar ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lebih awal, yang tahun ini
kemungkinan akan dibatasi sampai tanggal 23 Desember 2014. Artinya
setelah tanggal tersebut tidak ada lagi tagihan (Surat Perintah
Membayar-Langsung) atas beban APBN yang disampaikan ke KPPN.
Data pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa total realisasi belanja atas beban APBN sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014 baru mencapai Rp 1.049,2 Triliun (55,9%) dari pagu anggaran yang mencapai Rp 1.876,9 Triliun. Jenis belanja yang membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya karena harus melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi Belanja Barang dan Belanja Modal. Hingga tanggal 29 Agustus 2014, Belanja Barang baru terealisasi sebesar Rp 82,6 Triliun (42,3%) dari pagu Rp 195,2 Triliun dan Belanja Modal baru terealisasi Rp 48,6 Triliun (30,2%) dari pagu Rp 160,8 Triliun (Sumber). Data ini menunjukkan bahwa sisa anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal yang belum terserap cukup tinggi, yaitu Belanja Barang mencapai 57,7% dan Belanja Modal mencapai 69,8% dari pagu yang tersedia, yang harus diserap pada rentang waktu September - Desember 2014.
Belum terserapnya anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tersebut dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Proses pengadaan barang/jasa belum dilakukan dan/atau sedang dilakukan; atau
2. Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan dan belum selesai (masih dalam proses pengerjaan); atau
3. Pelaksanaan kegiatan/proyek sudah selesai namun penyedia barang/jasa belum menyampaikan tagihan; atau
4. Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan dan termin pembayaran belum jatuh tempo/belum timbul hak tagih.
Terkait strategi menghadapi akhir tahun anggaran 2014, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam waktu dekat biasanya akan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014. Regulasi ini pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam menghadapi akhir tahun anggaran sebelumnya, yang berubah biasanya adalah batas-batas waktu dalam penyampaian Surat Perintah Membayar ke KPPN. Oleh karena itu, dengan mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebelumnya pada TA.2013, Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sudah dapat mempersiapkan diri jauh-jauh hari dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2014 yang sudah di depan mata.
Strategi menghadapi akhir tahun anggaran 2014 yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja pengguna dana APBN antara lain:
1. Mulai Bulan Oktober ini seharusnya pihak Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa atas pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan pada bulan-bulan sebelumnya (sampai bulan September 2014). Hal ini dimaksudkan agar Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja pada bulan Desember fokus pada penyelesaian tagihan atas pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikan pada bulan Oktober - Desember 2014. Bagi pihak KPPN sendiri sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara hal ini sangat berdampak positif karena dapat mengurangi beban kerja pada bulan Desember 2014 yang biasanya berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya sangat tinggi.
2. Memasuki Bulan November 2014, Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja diharapkan sudah menginventarisir/mereview seluruh pelaksanaan pekerjaan/proyek di instansinya masing-masing. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai sampai dengan Bulan Oktober 2014 dan sudah timbul hak tagih agar segera dilakukan pembayaran secepatnya dengan menyampaikan Surat Perintah Membayar ke KPPN.
3. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang diperkirakan belum dapat diselesaikan sampai dengan batas waktu terakhir penyampaian Surat Perintah Membayar ke KPPN agar segera direview untuk mempersiapkan seluruh dokumen/persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014.
4. Pada Bulan Desember 2014 seyogianya Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja fokus pada penyampaian Surat Perintah Membayar atas pekerjaan yang telah diselesaikan pada Bulan November - Desember 2014. Jika kedisiplinan ini dapat dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, tentu akan sangat berdampak positif pada pelaksanaan anggaran yang lebih tertib, efisien dan akuntabel. Di samping itu tentu saja dapat mencegah menumpuknya penyampaian Surat Perintah Membayar ke KPPN pada saat-saat akhir yang sangat merepotkan KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.
5. Untuk mengantisipasi pendanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Bulan Desember 2014 yang tidak dapat menggunakan Surat Perintah Membayar-Langsung, Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja harus sudah memperhitungkan besaran Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan yang akan diajukan kepada KPPN.
6. Keterlambatan penyampaian Surat Perintah Membayar ke KPPN pada dasarnya tidak akan dilayani oleh KPPN, kecuali jika mendapatkan dispensasi dari pejabat yang berwenang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dispensasi tersebut akan diberikan secara ketat, oleh karena itu seyogianya tidak ada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang terlambat menyampaikan SPM ke KPPN.
7. Pembayaran atas beban APBN pada prinsipnya hanya dapat dilakukan apabila barang/jasa telah diterima oleh pemerintah, atau dengan kata lain pekerjaan yang dikontrakkan telah diselesaikan 100% dan diserahterimakan sesuai dengan Kontrak/Perjanjian yang ada. Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran yang dilakukan. Oleh karena itu, komitmen Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja untuk pelaksanaan anggaran yang akuntabel sangat dibutuhkan. Jangan sampai ada rekayasa, pekerjaan yang belum selesai 100% dan belum diserahterimakan sesuai Kontrak dinyatakan selesai dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dibayar 100%. Tentu hal ini akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari bagi pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran di Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
8. Jika pekerjaan memang belum selesai 100% katakanlah sejujurnya belum selesai 100% sehingga penyampaian Surat Perintah Membayar ke KPPN dapat dilakukan dengan persyaratan khusus, yaitu menyertakan Asli Jaminan Bank sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum selesai tersebut dan syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan.
9. Setelah masa kontrak berakhir, Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja wajib menyampaikan kepada KPPN perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang telah dibayar dengan persyaratan khusus Jaminan Bank tersebut, apakah dapat diselesaikan 100% atau terjadi wanprestasi. Sampaikanlah sejujurnya, jangan merekayasa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Jika memang wanprestasi, sampaikanlah Surat Pernyataan Wanprestasi, dan Jaminan Bank akan dicairkan oleh KPPN sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi. Disinyalir masih ada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang berani mengambil resiko merekayasa BAPP, tentu jika anda bernasib sial (tidak beruntung) penjara sudah menanti anda!
Data pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa total realisasi belanja atas beban APBN sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014 baru mencapai Rp 1.049,2 Triliun (55,9%) dari pagu anggaran yang mencapai Rp 1.876,9 Triliun. Jenis belanja yang membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya karena harus melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi Belanja Barang dan Belanja Modal. Hingga tanggal 29 Agustus 2014, Belanja Barang baru terealisasi sebesar Rp 82,6 Triliun (42,3%) dari pagu Rp 195,2 Triliun dan Belanja Modal baru terealisasi Rp 48,6 Triliun (30,2%) dari pagu Rp 160,8 Triliun (Sumber). Data ini menunjukkan bahwa sisa anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal yang belum terserap cukup tinggi, yaitu Belanja Barang mencapai 57,7% dan Belanja Modal mencapai 69,8% dari pagu yang tersedia, yang harus diserap pada rentang waktu September - Desember 2014.
Belum terserapnya anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tersebut dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Proses pengadaan barang/jasa belum dilakukan dan/atau sedang dilakukan; atau
2. Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan dan belum selesai (masih dalam proses pengerjaan); atau
3. Pelaksanaan kegiatan/proyek sudah selesai namun penyedia barang/jasa belum menyampaikan tagihan; atau
4. Pelaksanaan kegiatan sedang berjalan dan termin pembayaran belum jatuh tempo/belum timbul hak tagih.
Terkait strategi menghadapi akhir tahun anggaran 2014, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam waktu dekat biasanya akan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014. Regulasi ini pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam menghadapi akhir tahun anggaran sebelumnya, yang berubah biasanya adalah batas-batas waktu dalam penyampaian Surat Perintah Membayar ke KPPN. Oleh karena itu, dengan mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebelumnya pada TA.2013, Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sudah dapat mempersiapkan diri jauh-jauh hari dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2014 yang sudah di depan mata.
Strategi menghadapi akhir tahun anggaran 2014 yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja pengguna dana APBN antara lain:
1. Mulai Bulan Oktober ini seharusnya pihak Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa atas pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan pada bulan-bulan sebelumnya (sampai bulan September 2014). Hal ini dimaksudkan agar Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja pada bulan Desember fokus pada penyelesaian tagihan atas pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikan pada bulan Oktober - Desember 2014. Bagi pihak KPPN sendiri sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara hal ini sangat berdampak positif karena dapat mengurangi beban kerja pada bulan Desember 2014 yang biasanya berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya sangat tinggi.
2. Memasuki Bulan November 2014, Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja diharapkan sudah menginventarisir/mereview seluruh pelaksanaan pekerjaan/proyek di instansinya masing-masing. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai sampai dengan Bulan Oktober 2014 dan sudah timbul hak tagih agar segera dilakukan pembayaran secepatnya dengan menyampaikan Surat Perintah Membayar ke KPPN.
3. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang diperkirakan belum dapat diselesaikan sampai dengan batas waktu terakhir penyampaian Surat Perintah Membayar ke KPPN agar segera direview untuk mempersiapkan seluruh dokumen/persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014.
4. Pada Bulan Desember 2014 seyogianya Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja fokus pada penyampaian Surat Perintah Membayar atas pekerjaan yang telah diselesaikan pada Bulan November - Desember 2014. Jika kedisiplinan ini dapat dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, tentu akan sangat berdampak positif pada pelaksanaan anggaran yang lebih tertib, efisien dan akuntabel. Di samping itu tentu saja dapat mencegah menumpuknya penyampaian Surat Perintah Membayar ke KPPN pada saat-saat akhir yang sangat merepotkan KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.
5. Untuk mengantisipasi pendanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Bulan Desember 2014 yang tidak dapat menggunakan Surat Perintah Membayar-Langsung, Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja harus sudah memperhitungkan besaran Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan yang akan diajukan kepada KPPN.
6. Keterlambatan penyampaian Surat Perintah Membayar ke KPPN pada dasarnya tidak akan dilayani oleh KPPN, kecuali jika mendapatkan dispensasi dari pejabat yang berwenang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dispensasi tersebut akan diberikan secara ketat, oleh karena itu seyogianya tidak ada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang terlambat menyampaikan SPM ke KPPN.
7. Pembayaran atas beban APBN pada prinsipnya hanya dapat dilakukan apabila barang/jasa telah diterima oleh pemerintah, atau dengan kata lain pekerjaan yang dikontrakkan telah diselesaikan 100% dan diserahterimakan sesuai dengan Kontrak/Perjanjian yang ada. Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran yang dilakukan. Oleh karena itu, komitmen Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja untuk pelaksanaan anggaran yang akuntabel sangat dibutuhkan. Jangan sampai ada rekayasa, pekerjaan yang belum selesai 100% dan belum diserahterimakan sesuai Kontrak dinyatakan selesai dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dibayar 100%. Tentu hal ini akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari bagi pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran di Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
8. Jika pekerjaan memang belum selesai 100% katakanlah sejujurnya belum selesai 100% sehingga penyampaian Surat Perintah Membayar ke KPPN dapat dilakukan dengan persyaratan khusus, yaitu menyertakan Asli Jaminan Bank sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum selesai tersebut dan syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan.
9. Setelah masa kontrak berakhir, Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja wajib menyampaikan kepada KPPN perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang telah dibayar dengan persyaratan khusus Jaminan Bank tersebut, apakah dapat diselesaikan 100% atau terjadi wanprestasi. Sampaikanlah sejujurnya, jangan merekayasa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Jika memang wanprestasi, sampaikanlah Surat Pernyataan Wanprestasi, dan Jaminan Bank akan dicairkan oleh KPPN sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi. Disinyalir masih ada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang berani mengambil resiko merekayasa BAPP, tentu jika anda bernasib sial (tidak beruntung) penjara sudah menanti anda!
Jakarta beritasatu.com - Wakil Menteri
Keuangan (Kemkeu) Mardiasmo mengatakan tidak akan menggunakan belanja
modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2014 yang
baru terserap 37 persen hingga Oktober lalu. Sisa pagu (batas) daftar
isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tersebut akan dijadikan saldo anggaran
berlebih (SAL) dan dimasukkan dalam APBN tahun anggaran 2015.
"Belanja modal akhir Oktober tidak akan diapa-apakan, Perpres yang ada juga tidak memungkinkan, jadi sebaiknya digeser saja, disetorkan ke kas negara untuk tahun 2015," kata Mardiasmo usai rapat kordinasi Kabinet Kerja terkait pengamanan anggaran hingga akhir tahun di Jakarta, Jumat (7/11).
Mardiasmo mengatakan penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat (K/L) tidak perlu dipaksakan. Menurutnya yang terpenting adalah quality of spending dan akuntabilitas. Ia juga mengimbau segenap kementerian dalam Kabinet Kerja untuk bersama-sama mengamankan defisit anggaran di level 2,4 persen product domestic bruto (PDB).
"Kalo di-push dengan cara-cara tidak benar termasuk dengan cara dipercepat, nanti kualitas kurang bagus, akuntabilitas belum jelas, jadi prinsipnya harus baranganya/ bangunannya jadi dulu, baru penagihan yang besarannya tidak boleh melebihi prosentase fisik," ujar Mardiasmo.
Dalam waktu dua bulan kementerian juga tidak diperbolehkan menggunakan anggaran operasional baru mengingat APBN 2015 sudah dipatok dan baru bisa berubah Januari, saat mengajukan APBN Perubahan 2015.
"Selama dua bulan terakhir kementerian tidak boleh melakukan komitmen pengeluaran atau pun perubahan anggaran mengingat sumber pembiayaannya belum jelas, kecuali mengubah kegiatan dalam program yang sama saja karena itu masih kewenangan pemerintah," kata Mardiasmo.
Per akhir Agustus 2014, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp 1.049,2 triliun atau 55,9 persen dari target APBN Perubahan 2014 sebesar Rp 1.876,9 triliun. Adapun belanja pemerintah pusat (K/L) mencapai Rp 683,9 miliar.
Sebelumnya presiden Jokowi menginstruksikan segenap kementeriannya dalam Kabinet Kerja untuk melakukan pemangkasan anggaran kementerian dan meningkatkan penyerapan penerimaan pajak negara. Hal itu demi mengamankan defisit APBN Perubahan 2014 di level 2,4 persen PDB.
Dalam rapat kordinasi kemarin, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan agenda prioritas dan format anggaran untuk dua bulan ke depan.
"Ini kita konsolidasi persepsi terkait agenda prioritas dan arah pembangunan, kenapa pangan, energi dan maritim jadi prioritas, sehingga semua kementerian harus menyiapkan termasuk usulan anggaran," kata Mardiasmo.
"Belanja modal akhir Oktober tidak akan diapa-apakan, Perpres yang ada juga tidak memungkinkan, jadi sebaiknya digeser saja, disetorkan ke kas negara untuk tahun 2015," kata Mardiasmo usai rapat kordinasi Kabinet Kerja terkait pengamanan anggaran hingga akhir tahun di Jakarta, Jumat (7/11).
Mardiasmo mengatakan penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat (K/L) tidak perlu dipaksakan. Menurutnya yang terpenting adalah quality of spending dan akuntabilitas. Ia juga mengimbau segenap kementerian dalam Kabinet Kerja untuk bersama-sama mengamankan defisit anggaran di level 2,4 persen product domestic bruto (PDB).
"Kalo di-push dengan cara-cara tidak benar termasuk dengan cara dipercepat, nanti kualitas kurang bagus, akuntabilitas belum jelas, jadi prinsipnya harus baranganya/ bangunannya jadi dulu, baru penagihan yang besarannya tidak boleh melebihi prosentase fisik," ujar Mardiasmo.
Dalam waktu dua bulan kementerian juga tidak diperbolehkan menggunakan anggaran operasional baru mengingat APBN 2015 sudah dipatok dan baru bisa berubah Januari, saat mengajukan APBN Perubahan 2015.
"Selama dua bulan terakhir kementerian tidak boleh melakukan komitmen pengeluaran atau pun perubahan anggaran mengingat sumber pembiayaannya belum jelas, kecuali mengubah kegiatan dalam program yang sama saja karena itu masih kewenangan pemerintah," kata Mardiasmo.
Per akhir Agustus 2014, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp 1.049,2 triliun atau 55,9 persen dari target APBN Perubahan 2014 sebesar Rp 1.876,9 triliun. Adapun belanja pemerintah pusat (K/L) mencapai Rp 683,9 miliar.
Sebelumnya presiden Jokowi menginstruksikan segenap kementeriannya dalam Kabinet Kerja untuk melakukan pemangkasan anggaran kementerian dan meningkatkan penyerapan penerimaan pajak negara. Hal itu demi mengamankan defisit APBN Perubahan 2014 di level 2,4 persen PDB.
Dalam rapat kordinasi kemarin, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan agenda prioritas dan format anggaran untuk dua bulan ke depan.
"Ini kita konsolidasi persepsi terkait agenda prioritas dan arah pembangunan, kenapa pangan, energi dan maritim jadi prioritas, sehingga semua kementerian harus menyiapkan termasuk usulan anggaran," kata Mardiasmo.
Penulis: Yosi Winosa/MUT
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Institute for Development of Economics and Finance Eni Sri Hartati menganggap kenaikan bahan bakar minyak tak tepat dilakukan saat ini. Sebab, data yang dirilis Badan Pusat Statistik dua hari lalu menggambarkan kondisi perekonomian masih lesu. “Pemerintah harus mengkalkukasikan data itu secara matang,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat, 7 November 2014.
Hingga triwulan ketiga tahun 2014, kata Eni, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional belum mampu menembus angka lima persen. Lambannya aktivitas perekonomian disebabkan oleh kenaikan suku bunga, bahan bakar gas, dan tarif dasar listrik. Akibatnya, konsumsi masyarakat masih terfokus pada kebutuhan primer, khususnya pangan. (Baca:Soal Rapat Harga BBM, Ini Jawaban Kepala Bappenas)
Penurunan daya beli masyarakat juga berakibat pada lesunya aktivitas para pelaku bisnis. Gambaran yang paling tegas terlihat dari kondisi industri tekstil. Menurut data BPS, kata Eni, pola konsumsi masyarakat cenderung mengalami penurunan. “Dalam enam bulan terakhir tidak ada barang yang keluar dari gudang. Ini menunjukkan daya beli masyarakat anjlok,” ujarnya. (Baca: Rusia Tawarkan Minyak ke Indonesia)
Menurut Eni, kenaikan harga BBM dipastikan akan makin memperparah daya beli masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di lapisan menengah bawah. Untuk mengurangi dampak tersebut, Eni meminta pemerintah menyiapkan strategi bantalan krisis yang tepat. “Tidak cukup dengan program KIS dan KIP karena dua program itu masih terganjal masalah anggaran,” katanya. (Baca: Analis: Kenaikan BBM Berdampak Hingga Akhir 2015)
Eni berpendapat pengurangan beban subsidi bisa dilakukan dengan cara lain seperti efisiensi tata kelola energi nasional. Pemerintahan Jokowi perlu mengupayakan proses pengolahan minyak secara mandiri agar tidak lagi bergantung pada peran broker seperti Pertal. “Kenapa kita harus membeli minyak olahan? Kalau seperti itu terus akan membebani volume subsidi,” katanya. (Baca juga: Eks Wakil Jokowi Siap Demo Tolak Kenaikan BBM)
RIKY FERDIANTO
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Institute for Development of Economics and Finance Eni Sri Hartati menganggap kenaikan bahan bakar minyak tak tepat dilakukan saat ini. Sebab, data yang dirilis Badan Pusat Statistik dua hari lalu menggambarkan kondisi perekonomian masih lesu. “Pemerintah harus mengkalkukasikan data itu secara matang,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat, 7 November 2014.
Hingga triwulan ketiga tahun 2014, kata Eni, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional belum mampu menembus angka lima persen. Lambannya aktivitas perekonomian disebabkan oleh kenaikan suku bunga, bahan bakar gas, dan tarif dasar listrik. Akibatnya, konsumsi masyarakat masih terfokus pada kebutuhan primer, khususnya pangan. (Baca:Soal Rapat Harga BBM, Ini Jawaban Kepala Bappenas)
Penurunan daya beli masyarakat juga berakibat pada lesunya aktivitas para pelaku bisnis. Gambaran yang paling tegas terlihat dari kondisi industri tekstil. Menurut data BPS, kata Eni, pola konsumsi masyarakat cenderung mengalami penurunan. “Dalam enam bulan terakhir tidak ada barang yang keluar dari gudang. Ini menunjukkan daya beli masyarakat anjlok,” ujarnya. (Baca: Rusia Tawarkan Minyak ke Indonesia)
Menurut Eni, kenaikan harga BBM dipastikan akan makin memperparah daya beli masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di lapisan menengah bawah. Untuk mengurangi dampak tersebut, Eni meminta pemerintah menyiapkan strategi bantalan krisis yang tepat. “Tidak cukup dengan program KIS dan KIP karena dua program itu masih terganjal masalah anggaran,” katanya. (Baca: Analis: Kenaikan BBM Berdampak Hingga Akhir 2015)
Eni berpendapat pengurangan beban subsidi bisa dilakukan dengan cara lain seperti efisiensi tata kelola energi nasional. Pemerintahan Jokowi perlu mengupayakan proses pengolahan minyak secara mandiri agar tidak lagi bergantung pada peran broker seperti Pertal. “Kenapa kita harus membeli minyak olahan? Kalau seperti itu terus akan membebani volume subsidi,” katanya. (Baca juga: Eks Wakil Jokowi Siap Demo Tolak Kenaikan BBM)
RIKY FERDIANTO
Komentar
Posting Komentar