TEMPO.CO, Jakarta
- Susunan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo ditanggapi dingin oleh
para pemerhati kebijakan. Mereka menilai para menteri pilihan
Jokowi-Jusuf Kalla tidak istimewa. “Terlalu standar. Sedangkan kalau
melihat program kerja Jokowi, dibutuhkan orang-orang yang luar biasa,”
kata Sri Palupi, pegiat Institute for Ecosoc Rights, lembaga pembela hak
ekonomi dan sosial masyarakat, Ahad, 26 Oktober 2014.
Menurut Sri, sejumlah menteri tak memiliki rekam jejak sesuai dengan kementerian yang dipimpinnya. Ia mencontohkan Hanif Dhakiri yang akan memimpin Kementerian Tenaga Kerja serta Siti Nurbaya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan komposisi kabinet yang demikian, Palupi melihat kecil kemungkinan ada terobosan kebijakan. (Baca: Daftar Lengkap Menteri Kabinet Kerja Jokowi)
Pengamat pertahanan dari Imparsial, Al Araf, memberikan penilaian serupa. Menurut dia, pemilihan Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan tidak tepat. Sebab, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu pernah dipersoalkan dalam operasi darurat militer di Aceh. Al Araf juga ragu terhadap komitmen Ryamizard dalam menuntaskan reformasi TNI secara keseluruhan. “Idealnya, berdasarkan pengalaman selama ini, Menteri Pertahanan berasal dari sipil.” (Baca: Komnas HAM: Jokowi Dikelilingi Terduga Pelanggar HAM)
Untuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Al Araf menilai penempatan Tedjo Edhy Pudjianto tak terlalu istimewa. Walau memiliki rekam jejak sebagai Kepala Staf Angkatan Laut sehingga cocok dengan visi maritim Jokowi, Tedjo tak terlalu mencolok saat masih aktif berdinas. Setelah pensiun, Tedjo lebih sibuk mengurus partai. (Baca: Ini Dia Menteri Luar Negeri Wanita Pertama RI)
Ketidaktepatan posisi menteri juga dipersoalkan oleh Ikrar Nusa Bakti, profesor politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ikrar menilai kabinet Jokowi tak sepenuhnya bersih. Walau nama-nama itu sudah diverifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, hal tersebut dinilai tak cukup. “Korupsi bukan modus kejahatan satu-satunya,” ujarnya. Jokowi, kata dia, semestinya melibatkan Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Pemilihan Umum. (Baca: Pengepul Ikan Ini Jadi Menteri Kelautan)
Di bidang ekonomi, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Ahmad Erani Yustika, menilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dijabat oleh orang yang tak punya pengetahuan fiskal dan moneter mendalam. Dia juga menganggap penunjukan Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan tidak tepat. Menurut dia, Bambang selama ini gagal mendesain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Baca juga: Plus-Minus Kabinet Jokowi)
URSULA FLORENE SONIA | ANDI RUSLI | INDRA WIJAYA | TRI ARTINING PUTRI
JAKARTA kontan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka negatif pada awal pekan (27/10). Data RTI menunjukkan, pada pukul 09.24 WIB, indeks turun tipis 0,07% menjadi 5.069,4.
Ada 66 saham yang menurun. Sementara, jumlah saham yang naik sebanyak 89 saham dan 80 saham lainnya diam tak bergerak. Volume transaksi pagi ini melibatkan 441,334 juta saham dengan nilai transaksi Rp 459,797 miliar.
Secara sektoral, ada enam sektor yang mendaki. Tiga sektor dengan kenaikan tertinggi antara lain: sektor industri dasar yang naik 0,32%, sektor infrastruktur naik 0,27%, dan sektor pertambangan naik 0,10%. Sedangkan sejumlah sektor yang turun pagi ini yaitu sektor keuangan turun 0,57% dan sektor barang konsumen yang turun 0,17%.
Saham-saham yang berada di posisi top losers pada indeks LQ 45 antara lain: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) turun 1,62%, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) turun 0,99%, dan PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) turun 0,95%.
Saham-saham yang menduduki posisi top gainers pada indeks LQ 45 antara lain: PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) naik 1,43%, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) naik 0,98%, dan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) naik 0,76%.
IHSG turun tipis setelah Presiden Joko Widodo telah mengumumkan jajaran kabinet kerja yang akan membantunya dalam pemerintahan ke depan. Rencananya, para Menteri di kabinet kerja akan dilantik pada hari ini dan langsung melaksanakan sidang kabinet pertama setelahnya.
Sepekan dan Sebulan Pascakabinet
Penyusunan kabinet terlama adalah saat Kabinet Gotong Royong di era Presiden Megawati yang membutuhkan waktu 17 hari. Selama transisi dari inagurasi presiden hingga pengumuman kabinet, saat itu IHSG terkoreksi sebesar 6,5%.
Sedangkan Presiden SBY di 2 periodenya, hanya membutuhkan 1 hari untuk mengumumkan kabinet, dan keduanya direspon negatif oleh pasar, kala itu IHSG turun 2,3% tahun 2004, dan minus 1,7% tahun 2009.
Rerata tradisional IHSG selama waktu transisi inagurasi hingga pengumuman kabinet hanya naik tipis 0,2% saja. Secara iterasi historis pascapengumuman kabinet, rata-rata IHSG bergerak negatif sebesar 1,3% selama sepekan, namun bergerak positif 2,8% dalam sebulan.
IHSG sempat terbang tinggi dalam 1 hari melonjak 5% saat Presiden Habibie mengumumkan Kabinet Reformasi Pembangunan, yaitu IHSG melonjak 5% dalam 1 hari. Sayangnya, 1 minggu setelah itu IHSG jeblok 5,6% dan 1 bulan turun 1,1%. Adapun saat Kabinet Persatuan Indonesia jilid I SBY direspon positif pasar modal dengan menghijau 3,4% seminggu dan terbang 12,7% sebulan setelah SBY mengumumkan jajaran kabinet.
“Efek JKW” pascapengumuman kabinet diharapkan dapat mengulangi kesuksesan “Efek SBY”. Dalam sepekan ke depan dapat mengantarkan IHSG ke 5.198, atau yang lebih hebat lagi bilamana selama sebulan ke depan IHSG dapat terbang ke 5.668.
Pudarnya Efek Jokowi
Efek Jokowi makin lama makin memudar di bursa saham. Sejak Marunda di Maret lalu (IHSG +3,2%), lalu menurun di Menteng saat pencoblosan Juli (+1,8%), lalu kembali menurun efeknya di Kertanegara pekan lalu (+1,6%), dan puncaknya di Senayan pekan lalu (hanya +0,2%).
Mayoritas 83% perdagangan saham atau 3 dari 18 hari bursa selama Oktober ini, investor asing terus melakukan penjualan bersih. Secara kumulatif bulan ini telah terjadi penjualan bersih Rp 5,7 triliun dan sejak awal tahun 2014 pembelian bersih asing terus menyusut hampir setengahnya hingga pekan lalu hanya tinggal Rp42,7 triliun.
Kabinet JOKOWI: So little time, so much to do!
Jokowi harus memilih pribadi-pribadi yang memenuhi 6 poin kriteria J.O.K.O.W.I (Jago, Optimistis, Kerja, Organisator, Wawasan, dan Integritas) untuk menjalankan misinya, terutama di bidang ekonomi untuk kembali ke pertumbuhan ekonomi 2 dekade lalu sebesar 7%.
Pembatalan pengumuman sebanyak 2x pekan lalu, masih dipandang positif oleh pasar modal karena seleksinya bersifat baik, yaitu via KPK dan PPATK. Hanya saja itu masih kurang lengkap tanpa kehadiran laporan Pajak, Komnas HAM, dan Kesehatan. Selama pengisi kabinet bersih dan profesional, bukan transaksional, tidak akan menjadi faktor negatif bagi investor saham.Menurut Sri, sejumlah menteri tak memiliki rekam jejak sesuai dengan kementerian yang dipimpinnya. Ia mencontohkan Hanif Dhakiri yang akan memimpin Kementerian Tenaga Kerja serta Siti Nurbaya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan komposisi kabinet yang demikian, Palupi melihat kecil kemungkinan ada terobosan kebijakan. (Baca: Daftar Lengkap Menteri Kabinet Kerja Jokowi)
Pengamat pertahanan dari Imparsial, Al Araf, memberikan penilaian serupa. Menurut dia, pemilihan Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan tidak tepat. Sebab, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu pernah dipersoalkan dalam operasi darurat militer di Aceh. Al Araf juga ragu terhadap komitmen Ryamizard dalam menuntaskan reformasi TNI secara keseluruhan. “Idealnya, berdasarkan pengalaman selama ini, Menteri Pertahanan berasal dari sipil.” (Baca: Komnas HAM: Jokowi Dikelilingi Terduga Pelanggar HAM)
Untuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Al Araf menilai penempatan Tedjo Edhy Pudjianto tak terlalu istimewa. Walau memiliki rekam jejak sebagai Kepala Staf Angkatan Laut sehingga cocok dengan visi maritim Jokowi, Tedjo tak terlalu mencolok saat masih aktif berdinas. Setelah pensiun, Tedjo lebih sibuk mengurus partai. (Baca: Ini Dia Menteri Luar Negeri Wanita Pertama RI)
Ketidaktepatan posisi menteri juga dipersoalkan oleh Ikrar Nusa Bakti, profesor politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ikrar menilai kabinet Jokowi tak sepenuhnya bersih. Walau nama-nama itu sudah diverifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, hal tersebut dinilai tak cukup. “Korupsi bukan modus kejahatan satu-satunya,” ujarnya. Jokowi, kata dia, semestinya melibatkan Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Pemilihan Umum. (Baca: Pengepul Ikan Ini Jadi Menteri Kelautan)
Di bidang ekonomi, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Ahmad Erani Yustika, menilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dijabat oleh orang yang tak punya pengetahuan fiskal dan moneter mendalam. Dia juga menganggap penunjukan Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan tidak tepat. Menurut dia, Bambang selama ini gagal mendesain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Baca juga: Plus-Minus Kabinet Jokowi)
URSULA FLORENE SONIA | ANDI RUSLI | INDRA WIJAYA | TRI ARTINING PUTRI
JAKARTA kontan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka negatif pada awal pekan (27/10). Data RTI menunjukkan, pada pukul 09.24 WIB, indeks turun tipis 0,07% menjadi 5.069,4.
Ada 66 saham yang menurun. Sementara, jumlah saham yang naik sebanyak 89 saham dan 80 saham lainnya diam tak bergerak. Volume transaksi pagi ini melibatkan 441,334 juta saham dengan nilai transaksi Rp 459,797 miliar.
Secara sektoral, ada enam sektor yang mendaki. Tiga sektor dengan kenaikan tertinggi antara lain: sektor industri dasar yang naik 0,32%, sektor infrastruktur naik 0,27%, dan sektor pertambangan naik 0,10%. Sedangkan sejumlah sektor yang turun pagi ini yaitu sektor keuangan turun 0,57% dan sektor barang konsumen yang turun 0,17%.
Saham-saham yang berada di posisi top losers pada indeks LQ 45 antara lain: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) turun 1,62%, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) turun 0,99%, dan PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) turun 0,95%.
Saham-saham yang menduduki posisi top gainers pada indeks LQ 45 antara lain: PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) naik 1,43%, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) naik 0,98%, dan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) naik 0,76%.
IHSG turun tipis setelah Presiden Joko Widodo telah mengumumkan jajaran kabinet kerja yang akan membantunya dalam pemerintahan ke depan. Rencananya, para Menteri di kabinet kerja akan dilantik pada hari ini dan langsung melaksanakan sidang kabinet pertama setelahnya.
Editor: Barratut Taqiyyah
kontan:
kontan:
JAKARTA. Terjawab sudah rasa penasaran
komposisi kabinet. Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla (JK) mengumumkan daftar menteri yang menjadi
anggota Kabinet Kerja, nama kabinet di bawah Jokowi-Kalla. Kehadiran
menteri baru ini masih memicu pro kontra. Ada yang merasa puas dengan
tim kabinet, namun sebagian lain kurang sreg dengan menteri pilihan
Jokowi-Kalla, termasuk menteri di bidang ekonomi.
Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utomo, misalnya, mengaku tak puas dengan susunan kabinet ini. Satrio mengakui bahwa Jokowi-Kalla memiliki kecepatan kerja yang luar biasa. Tapi dia tak yakin anggota kabinet ini mampu berlari sesuai kecepatan bos mereka. Dia juga mempertanyakan posisi Menko Ekonomi Sofyan Djalil yang sempat tercolek kasus skandal Century. Belum lagi, Satrio menilai kinerjanya saat menjabat Menteri BUMN dan Menteri Komunikasi dan Informatika di era Presiden SBY biasa-biasa saja.
Meski begitu dia menyarankan, kabinet ini diberi kesempatan bekerja. Sebab, ini bukanlah kabinet seperti dijanjikan saat pilpres, melainkan kabinet hasil kompromi yang dibentuk secara singkat.
Tapi, Kepala Riset Mandiri Sekuritas, John Daniel Rachmat, melihat isi kabinet baru sudah lumayan. Dampaknya, dia memperkirakan, kinerja pemerintahan baru bisa mengangkat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke posisi 5.550 sampai akhir tahun ini.
Kalkulasi Kepala Riset BNI Securities Norico Gaman, IHSG memiliki batas bawah (support) di angka 4.800 dan batas atas (resistance) di level 5.200. "Secara moderat, IHSG bisa di 4.925 pada akhir tahun 2014, dengan asumsi pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) ," ungkap Norico, kemarin (26/10).
Tentu saja, baik buruk kabinet sekarang akan ditentukan oleh prestasinya. Sesuai namanya, Kabinet Kerja, para pelaku pasar mengharapkan pemerintahan Jokowi-Kalla langsung tancap gas.
Hasil wawancara KONTAN terhadap sejumlah analis menyimpulkan, pekerjaan terdekat pemerintah baru adalah memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Banyak kalangan menduga, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi awal November nanti. Besar kenaikan ini diprediksikan antara Rp 2.000 hingga Rp 2.500 per liter.
John Daniel, berpendapat, pemerintah sebaiknya menetapkan batasan subsidi BBM, semisal maksimal Rp 500 per liter. "Untuk pasar saya kira yang terbaik itu," ujar John kepada KONTAN. Jika terwujud, kenaikan harga BBM bersubsidi tentu bisa menyebabkan lonjakan inflasi. "Tim ekonomi, termasuk Bank Indonesia, harus merumuskan kebijakan pengendalian inflasi agar tak menekan masyarakat menengah bawah," kata Hans Kwee, analis Investa Saran Mandiri.
Kenaikan harga BBM subsidi sebaiknya dibarengi insentif bagi sektor transportasi dan logistik. "Dua sektor itu paling rentan memberatkan masyarakat," ungkap Hans. Kerja Jokowi berikutnya adalah menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, yang sudah disusun pemerintah terdahulu.
Belakangan, anggaran ini perlu direvisi, terutama untuk mengakomodasi program Jokowi-Kalla. "Menyehatkan APBN menjadi faktor utama. Sebab, awal program pemerintahan berasal dari anggaran," ujar Arman Boy Manullang, pengamat pasar modal.
Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utomo, misalnya, mengaku tak puas dengan susunan kabinet ini. Satrio mengakui bahwa Jokowi-Kalla memiliki kecepatan kerja yang luar biasa. Tapi dia tak yakin anggota kabinet ini mampu berlari sesuai kecepatan bos mereka. Dia juga mempertanyakan posisi Menko Ekonomi Sofyan Djalil yang sempat tercolek kasus skandal Century. Belum lagi, Satrio menilai kinerjanya saat menjabat Menteri BUMN dan Menteri Komunikasi dan Informatika di era Presiden SBY biasa-biasa saja.
Meski begitu dia menyarankan, kabinet ini diberi kesempatan bekerja. Sebab, ini bukanlah kabinet seperti dijanjikan saat pilpres, melainkan kabinet hasil kompromi yang dibentuk secara singkat.
Tapi, Kepala Riset Mandiri Sekuritas, John Daniel Rachmat, melihat isi kabinet baru sudah lumayan. Dampaknya, dia memperkirakan, kinerja pemerintahan baru bisa mengangkat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke posisi 5.550 sampai akhir tahun ini.
Kalkulasi Kepala Riset BNI Securities Norico Gaman, IHSG memiliki batas bawah (support) di angka 4.800 dan batas atas (resistance) di level 5.200. "Secara moderat, IHSG bisa di 4.925 pada akhir tahun 2014, dengan asumsi pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) ," ungkap Norico, kemarin (26/10).
Tentu saja, baik buruk kabinet sekarang akan ditentukan oleh prestasinya. Sesuai namanya, Kabinet Kerja, para pelaku pasar mengharapkan pemerintahan Jokowi-Kalla langsung tancap gas.
Hasil wawancara KONTAN terhadap sejumlah analis menyimpulkan, pekerjaan terdekat pemerintah baru adalah memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Banyak kalangan menduga, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi awal November nanti. Besar kenaikan ini diprediksikan antara Rp 2.000 hingga Rp 2.500 per liter.
John Daniel, berpendapat, pemerintah sebaiknya menetapkan batasan subsidi BBM, semisal maksimal Rp 500 per liter. "Untuk pasar saya kira yang terbaik itu," ujar John kepada KONTAN. Jika terwujud, kenaikan harga BBM bersubsidi tentu bisa menyebabkan lonjakan inflasi. "Tim ekonomi, termasuk Bank Indonesia, harus merumuskan kebijakan pengendalian inflasi agar tak menekan masyarakat menengah bawah," kata Hans Kwee, analis Investa Saran Mandiri.
Kenaikan harga BBM subsidi sebaiknya dibarengi insentif bagi sektor transportasi dan logistik. "Dua sektor itu paling rentan memberatkan masyarakat," ungkap Hans. Kerja Jokowi berikutnya adalah menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, yang sudah disusun pemerintah terdahulu.
Belakangan, anggaran ini perlu direvisi, terutama untuk mengakomodasi program Jokowi-Kalla. "Menyehatkan APBN menjadi faktor utama. Sebab, awal program pemerintahan berasal dari anggaran," ujar Arman Boy Manullang, pengamat pasar modal.
Editor: Barratut Taqiyyah
Untuk Kabinet Trisakti Jokowi diharapkan dapat menjalankan Nawa Cita yang berdasarkan konsep Trisakti (Politik berdaulat, Ekonomi berdikari, Sosbud berkebudayaan). Yang paling penting tidak memberi harapan palsu sebatas kemasan janji-janji saat kampanye, melainkan juga dapat mengelola ekspektasi yang menggelembung yang ditiup oleh Jokowi bersama rakyat Indonesia 6 bulan terakhir. Pak Jokowi, ingat kata Arkarna “So little time, so much to do!” Kabinet Lewat, BBM Dijelang IHSG sudah menguat dalam 2 pekan terakhir, dan kembali masuk dalam zona jenuh beli yang rentan terhadap sentimen bursa regional yang menggoda untuk merealisasikan keuntungan jangka pendek sekira 3% sejak pertengahan September lalu. Pembentukan Kabinet Trisakti Jokowi sudah terdiskon di pasar, yang justru menjadi faktor besar dalam valuasi bursa saat ini adalah ekspektasi pelaku pasar yang sedang mengantisipasi dan memfaktorkan proyeksi kenaikan BBM di awal November. Pasar menunggu kejelasan skenario waktu dan besaran ketika penaikkan BBM diumumkan yang sedianya akan dilakukan di awal November. Membal, namun Belum Pulih Tren jangka pendek IHSG sudah berganti orientasinya menjadi positif. IHSG berada dalam saluran naiknya yang dimulai sejak 2 pekan lalu ketika terjatuh 5,8% dari titik tertingginya di September lalu, dan saat ini sudah membal sebesar 3%. Diharapkan, indeks pulih dan membalikkan keadaan hingga menutup 2 lubang terdekat di atas posisinya saat ini, menguat 2,1% menuju ke atas 5.180. Dalam sepekan ke depan, rentang tingkat dukungan dan tahanan IHSG berada di level 4.990 hingga 5.180. Berikut saham-saham pilihan secara teknis yang identik dengan Nawa Cita Jokowi:
1. PT Adhi Karya (ADHI) 2. PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) 3. PT Bank Mandiri (BMRI) 4. PT Vale Indonesia (INCO) 5. PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) 6. PT Pembangunan Perumahan (PTPP) 7. PT Semen Indonesia (SMGR). [jin]
wsj indonesia: Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinetnya pada hari Minggu di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Menurut Presiden Jokowi, proses penyusunan kabinet dilakukan dengan “hati-hati dan cermat” untuk mendapatkan “orang-orang yang bersih.” Ia menamakan kabinetnya sebagai “Kabinet Kerja”. Berikut susunan Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo: Menteri Sekretaris Negara: Pratikno Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago Menteri Koordinator bidang Kemaritiman: Indroyono Susilo Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti Menteri Pariwisata: Arief Yahya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Sudirman Said Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo Menteri Luar Negeri: Retno L. P. Marsudi Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yassona Laoly Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sofyan Djalil Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro Menteri Badan Usaha Milik Negara: Rini Soemarno Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah: A.A.G.N. Puspayoga Menteri Perindustrian: Saleh Husin Menteri Perdagangan: Rachmat Gobel Menteri Pertanian: Amran Sulaiman Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Mulyono Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Ferry Mursyidan Baldan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani Menteri Agama: Lukman Hakim Saifudin Menteri Kesehatan: Nila A. Moeloek Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yambise Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar: Anies Baswedan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi: M. Nasir Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nachrawi Menteri Pengantar Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Djafar Widodo Picks Brodjonegoro for Finance Chief in Indonesia Cabinet By Agus Suhana and Rieka Rahadiana - Oct 26, 2014 Indonesian President Joko Widodo turned to members of previous governments and executives from state-owned enterprises as he named his new cabinet, promoting Bambang Brodjonegoro from former deputy to finance minister. Brodjonegoro, who was the vice-finance minister for the last government, joins Coordinating Minister of Economic Affairs Sofyan Djalil, a former state-owned enterprises minister, for the top two posts to run Southeast Asia’s largest economy. Widodo, known as Jokowi, named them among 34 ministers for his cabinet at the state palace in Jakarta today, after delaying the announcement for a week as he shuffled his pack. The formation of the cabinet was the first test for Jokowi as he seeks to fulfill promises to curb corruption, cut fuel subsidies, reduce bureaucracy and build infrastructure. Jokowi, who was inaugurated Oct. 20, has inherited an economy growing at its slowest pace since 2009 and a near-record current-account deficit that is weighing on the rupiah. “On balance they’ve chosen a better cabinet than previously,” said Paul Rowland, an independent political analyst in Jakarta. “Most of them stand out as being relatively competent or well-known,” he said, highlighting that appointees from political parties had good experience and women had been picked for high profile roles. Jokowi had said he would appoint technocrats or professionals for more than half his cabinet, with politicians making up the rest. Prospects for a strong political opposition hampering Jokowi’s reform plans have led the rupiah to lose most of its gains this year and foreign funds to pull over $1 billion from Indonesia stocks since the start of September. ‘Safe Hand’ “Brodjonegoro is a safe hand, Djalil however failed to impress when he was in Yudhoyono’s first cabinet,” said Keith Loveard, head of political risk at Jakarta-based security company Concord Consulting. Brodjonegoro, 48, who was previously acting head of the fiscal office at the finance ministry, holds a Ph.D. from the University of Illinois at Urbana-Champaign, and is also a professor in the economic faculty at the University of Indonesia, according to the finance ministry’s website. Djalil is an independent commissioner at Jakarta-based brokerage Trimegah Securities. He was a minister twice in former President Susilo Bambang Yudhoyono’s cabinet, for communication and state-owned enterprises. He has a Ph.D. from Tufts University, Massachusetts, according to Trimegah’s website. Other key roles went to Sudirman Said, the president director of state-owned military equipment maker PT Pindad and a former director at PT Petrosea, for the energy and mining portfolio, and Rini Soemarno, a former trade and industry minister, for the state-owned enterprises ministry. Soemarno was the head of Jokowi’s transition government team, one of eight women in the cabinet. Jokowi dropped eight candidates from his selection after they failed a screening by the country’s anti-graft agency, he said on Oct. 22. INILAHCOM, Jakarta – Meski melemah di akhir pekan, IHSG mampu bertahan positif dalam sepekan terakhir. Penantian pasar atas formasi kabinet Jokowi-JK jadi salah satu katalisnya.
Dalam perdagangan sepekan terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 46 poin (0,91%) dari 5.028,946 ke posisi 5.074,32.
Reza Priyambada, kepala riset Woori Korindo Securities Indonesia mengatakan, awal pekan yang baik bagi IHSG untuk melanjutkan kenaikannya. “Laju IHSG tampak semringah dengan hadirnya sejumlah sentimen positif,” katanya kepada INILAHCOM di Jakarta, akhir pekan ini.
Antara lain, imbas masih menghijaunya laju bursa saham Asia yang terimbas juga oleh masih positifnya laju bursa saham AS di pekan sebelumnya seiring positifnya data-data ekonomi yang dirilis. Di antaranya, naiknya building permits, housing starts, dan consumer sentiment.
Lalu berbalik positifnya laju rupiah setelah memanfaatkan pelemahan dolar AS, hingga kembali tercatatnya nett buy asing. “Secara kebetulan, penguatan IHSG juga terjadi di tengah pelantikan JKJK secara resmi sebagai Presiden dan Wapres,” ujarnya.
Di sisi lain, secara historikal seperti laju IHSG sebelumnya di mana ketika terjadi kenaikan signifikan maka akan juga dimanfaatkan untuk profit taking. Terlihat, laju IHSG mulai berkurang penguatannya saat menyentuh level tertingginya di 5.100-an.
Sehari setelah pelantikan, laju IHSG kembali melemah setelah pelaku pasar memanfaatkan melemahnya sejumlah laju bursa saham Asia untuk profit taking. Meski tercatat melemah namun, sempat adanya aksi beli tipis seiring rupiah yang masih melanjutkan kenaikannya dapat menahan agar IHSG tidak jatuh lebih dalam.
Kombinasi dari beberapa sentimen positif seperti dari imbas penguatan bursa saham AS dan Eropa sebelumnya dengan ekspektasi akan peningkatan stimulus European Central Bank (ECB) yang diikuti oleh kenaikan sejumlah bursa saham regional. Selain merespons kenaikan bursa saham AS tersebut juga merespons pelemahan Yen.
Begitu juga dengan positifnya rilis kinerja beberapa emiten, serta sentimen dari dalam negeri dengan maraknya pemberitaan terhadap akan diumumkannya susunan kabinet JKJK memberikan angin segar bagi laju IHSG.
“Kembalinya asing mencatatkan nett buy turut menambah amunisi bagi IHSG meski dibayangi laju rupiah yang kembali melemah,” ucapnya.
Di pertengahan pekan, meski laju bursa saham AS mengalami pelemahan dan berimbas pada laju bursa saham Asia, nyatanya tidak banyak berimbas pada laju IHSG yang dapat mempertahankan kenaikannya seperti yang diekspektasikan sebelumnya. “Bahkan sentimen negatif dari laju bursa saham regional tidak juga mampu mempengaruhi IHSG berbalik melemah,” tandas dia.
Tampaknya, pelaku pasar masih menantikan nama-nama kabinet dan berharap sangat-sangat positif terhadap formasi kabinet. Apalagi terlihat JKJK sangat hati-hati dalam memilih para menterinya, terutama dengan bantuan KPK untuk menyaring nama-nama yang benar memiliki rekam jejak bersih dan profesional.
Meski laju Rupiah masih melemah dan asing kembali tercatat nett sell, masih positifnya laju pasar obligasi memberikan sentimen positif yang menyeimbanginya. “Di akhir pekan, laju IHSG terlihat melemah seiring laju bursa saham Asia yang melemah,” imbuhnnya. [jin]
Palembang detik -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, bila rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berhasil terealisasi maka dapat menaikan harga saham perusahaan tercatat di pasar modal.
Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Muliaman D Hadad menjelaskan alasannya adalah karena ruang fiskal yang dimiliki pemerintah dari kenaikan harga tersebut dapat mendorong pergerakan sektor produktif lebih positif dari sebelumnya.
"Kalau harga BBM subsidi jadi dinaikkan, negara bisa menghemat biaya. Sehingga biaya bisa dialokasikan ke yang produktif, subsidi sekarang hampir Rp 300 triliun. Kalau separuh bisa kita manfaatkan ke infrastruktur, itu dampaknya ke ekonomi lebih signifikan dan persepsi orang akan positif," kata dia di Palembang, Kamis (23/10/2014) malam.
Percepatan sektor produktif itu, lanjut dia, yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan tercatat yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga saham.
Namun demikian, tambah dia, tetap akan ada emiten di sektor tertentu yang akan menerima imbas negatif dari hal tersebut. Salah satunya adalah sektor retail yang sangat bergantung pada daya beli masyarakat. "Kalau daya beli masyarakat terganggu, ritel akan turun," sambungnya.
Di lain pihak, sektor konsumsi dipandang dapat bertahan terhadap dampak kenaikan harga BBM subsidi karena masyarakat tetap akan mengkonsumsi barang-barang kebutuhan dasar seperti sabun makanan walaupun daya beli menurun.
"Orang kan nggak mungkin nggak makan, nggak sikat gigi, nggak beli sabun. Produk seperti Unilever itu tetap akan produksi. Jadi sektor konsumsi masih akan lanjut" pungkasnya.
(dna/ang)
JAKARTA. Pasar tengah menanti putusan naik
atau tidaknya harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Jika ingin
fundamental yang lebih sehat, maka kenaikan harga BBM subsidi sangat
logis.
Tapi, dampaknya cukup memberatkan bagi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). "Kalau BBM naik, IHSG akhir tahun enggak happy ending," imbuh anggota Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) Pardomuan Sihombing, (23/10).
Pasalnya, kenaikan BBM untuk jangka pendek dapat memicu inflasi. Inflasi yang meninggi akan direspon oleh kenaikan suku bunga. Daya beli masyarakat juga akan menurun. Intinya bakal ada perlambatan ekonomi dalam jangka pendek.
Kondisi tersebut telah direspon dan diantisipasi pemodal dengan menarik uangnya dari bursa lokal. Sehingga, IHSG akan tertekan.
Antisipasi seperti ini sudah terlihat setidaknya dalam dua bulan terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, dana asing yang keluar bursa lokal tercatat Rp 8 triliun.
"Sementara, year to date (YTD), sudah mencapai Rp 43 triliun," ujar Pardomuan.
Tapi, naiknya harga BBM untuk jangka panjang akan membuat fundamental ekonomi akan jauh lebih baik. Alokasi dana subsidi bisa dialihkan untuk penggunaan lain yang lebih produktif.
Kenaikan harga BBM subsidi juga dinilai sudah sangat krusial. Pasalnya kondisi defisit neraca perdagangan Indonesia dinilai sudah berada dalam fase kritis. Jadi, sekarang tinggal masalah bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menahan inflasi tidak lebih besar, entah berupa bantuan langsung tunai atau sejenisnya.
"Karena BBM memang harus naik, dan tidak mungkin pemerintah menahan kenaikan BBM hanya untuk menyenangkan hati rakyat, sementara APBN kita jebol," pungkas Pardomuan.
Tapi, dampaknya cukup memberatkan bagi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). "Kalau BBM naik, IHSG akhir tahun enggak happy ending," imbuh anggota Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) Pardomuan Sihombing, (23/10).
Pasalnya, kenaikan BBM untuk jangka pendek dapat memicu inflasi. Inflasi yang meninggi akan direspon oleh kenaikan suku bunga. Daya beli masyarakat juga akan menurun. Intinya bakal ada perlambatan ekonomi dalam jangka pendek.
Kondisi tersebut telah direspon dan diantisipasi pemodal dengan menarik uangnya dari bursa lokal. Sehingga, IHSG akan tertekan.
Antisipasi seperti ini sudah terlihat setidaknya dalam dua bulan terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, dana asing yang keluar bursa lokal tercatat Rp 8 triliun.
"Sementara, year to date (YTD), sudah mencapai Rp 43 triliun," ujar Pardomuan.
Tapi, naiknya harga BBM untuk jangka panjang akan membuat fundamental ekonomi akan jauh lebih baik. Alokasi dana subsidi bisa dialihkan untuk penggunaan lain yang lebih produktif.
Kenaikan harga BBM subsidi juga dinilai sudah sangat krusial. Pasalnya kondisi defisit neraca perdagangan Indonesia dinilai sudah berada dalam fase kritis. Jadi, sekarang tinggal masalah bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menahan inflasi tidak lebih besar, entah berupa bantuan langsung tunai atau sejenisnya.
"Karena BBM memang harus naik, dan tidak mungkin pemerintah menahan kenaikan BBM hanya untuk menyenangkan hati rakyat, sementara APBN kita jebol," pungkas Pardomuan.
Editor: Barratut Taqiyyah
By Gayatri Suroyo and Randy Fabi
JAKARTA, Oct 26 (Reuters) - Indonesian President Joko Widodo on Sunday assigned professional technocrats to lead the top economic ministries and implement much-needed reforms that address costly fuel subsidies, cooling investment and the country's creaky infrastructure.
Widodo, who took office on Monday, unveiled his cabinet of 34 ministers that included former state-owned enterprises minister Sofyan Djalil as coordinating minister for economics, and promoted vice minister Bambang Brodjonegoro to be head of the finance ministry.
"(Djalil) is an expert of economic strategy and finance and I trust him to be the captain at the helm of economic teams," Widodo told reporters at a news conference where he announced his cabinet.
Djalil and Brodjonegoro take the helm at a time when Indonesia faces strong economic headwinds. Gross domestic product grew by 5.1 percent on an annual basis in the second quarter, the slowest pace for five years.
Baradita Katoppo, Indonesia country head of Fitch Ratings, said the new key economic ministers "are experienced and have a good track record."
Bambang Brojonegoro "knows exactly the fiscal problems in our country and knows what to do to improve the fiscal condition," Katoppo said. "Personally, I have high hopes in these ministers."
Indonesia's inadequate roads, ports, electricity and other basic services, along with its corruption and daunting bureaucracy, have begun to disenchant foreign investors, who are essential for the resource-based economy to grow.
At the same time, Indonesia's commodity-dominated exports have slumped and high interest rates are weighing are domestic consumption and investment.
One of the first decisions facing Widodo and his cabinet is whether to press ahead with politically-sensitive rises in fuel prices, needed to slash costly subsidies.
The president named the chief executive of state-owned defense firm PT Pindad, Sudirman Said, as energy and mineral resources minister, and a former head of auto-assembler PT Astra International Rini Soemarno Soewandi as state-owned enterprises minister.
VETTING OF CHOICES
Retno Marsudi, the current ambassador to the Netherlands, becomes the first woman to be Indonesia's foreign minister.
Puan Maharani, a daughter of former president Megawati Sukarnoputri, was named coordinating minister for human development and culture.
Widodo, who is popular for his clean image, sought to ensure the credibility of his cabinet by taking the unprecedented step of having the country's main anti-graft agency vet each candidate.
The Corruption Eradication Commission last week rejected eight of Widodo's initial cabinet due to graft concerns, forcing the president to delay his announcement and find last-minute replacements.
"The process of defining the ministers were done carefully and cautiously as this is a priority," Widodo said.
"The cabinet will be working for five years and we want to get the clean ones ... because we want to be accurate and right," he said. (Additional reporting by Nilufar Rizki, Fransiska Nangoy and the Jakarta bureau; Editing by Richard Borsuk)
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Setelah pengumuman kabinet Jokowi, Minggu (26/10/2014), media Jepang menyoroti empat menteri Indonesia yang masuk dalam Kabinet Kerja.
Mereka adalah Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi (51), Menteri Perdagangan Rachmat Gobel (52), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (48) dan Menko Ekonomi Sofyan Djalil (61). Mereka khususnya mendapat sorotan dari kantor berita Jiji Jepang, Senin (27/10/2014).
Menteri luar negeri karena memang Jepang ingin melihat dari segi internasional yang pasti mengacu kepada Menteri Luar Negeri. Selain itu, Menlu Retno Lestari yang mantan Duta Besar Indonesia di Belanda mendapat perhatian Jepang karena hubungan Jepang dengan Eropa sangat baik saat ini.
Rachmat Gobel sudah terkenal terutama di kalangan pebisnis Jepang sehingga bukan nama yang baru bagi Jepang yang berharap perdagangan Indonesia-Jepang dapat semakin baik dibawah Menteri Perdagangan yang baru ini.
Sedangkan Menko Ekonomi, pernah menjadi Ketua Formulasi Sistem Rencana Pembangunan, JICA dan Bappenas. Hubungannya dengan badan kerjasama internasional Jepang (JICA) sangat baik selama ini.
Pernah pula menjadi Ketua Penelitian Gabungan Jepang-Indonesia untuk Desentralisasi Indonesia bersama JICA. Juga menjadi Anggota Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Tinjauan Belanja Umum Wilayah di Indonesia bersama JBIC (Bank Kerjasama Internasional Jepang) serta pernah menjadi Anggota Pembangunan Kemampuan Desentralisasi bersama JICA.
Sementara Sofyan Djalil memegang peranan penting sebagai Menteri Koordinator Ekonomi dimana Jepang adalah negara ekonomi yang sangat kuat memiliki perhatian kepada bidang ekonomi. Jabatan Menteri di masa lalu (BUMN dan Informasi) serta beberapa kali kunjungannya ke Jepang, juga bukan orang baru bagi pemerintahan Jepang dalam melihat pejabat Indonesia yang satu ini.
Empat orang inilah yang berada di dalam kabinet Jokowi, menjadi pusat perhatian saat ini oleh Pemerintah Jepang.
TRIBUNNEWS.COM.BANDUNG,- Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menilai, Kabinet Kerja yang telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo adalah komposisi terbaik. Menurut pria yang akrab disapa Emil ini, jumlah orang partai dan non partai yang ada di dalam kabinet sudah pas.
"Saya kira itu komposisi terbaik. Pak Jokowi dan Pak JK sudah memilih komposisi. Ada partai dan profesional," kata Emil saat ditemui di Cicadas, Kota Bandung, Senin (27/10/2014).
Emil menambahkan, Jokowi tidak mungkin salah memilih orang untuk menjadi pembantunya. Terlebih, para menteri tersebut sudah diseleksi rekam jejaknya lewat KPK.
"Profesionalnya juga sudah diseleksi lewat KPK, itu sebuah tradisi yang baik," ucapnya.
Dengan telah terbentuknya Kabinet Kerja, kata Emil, rakyat Indonesia menaruh harapan besar untuk mempercepat terwujudnya slogan Indonesia Hebat.
"Kami di daerah selalu mendukung dan kepada menteri-menteri baru, dukung permasalahan di daerah. Mudah-mudahan Indonesia hebat datang lebih cepat," ungkapnya.
"Warga yakin kabinet baru bisa bekerja (dengan baik) optimisme juga tinggi. Namanya juga kabinet kerja, kita lihat mudah-mudahan bisa memenuhi harapan warga ," tambahnya kemudian
By Gayatri Suroyo and Randy Fabi
JAKARTA, Oct 26 (Reuters) - Indonesian President Joko Widodo on Sunday assigned professional technocrats to lead the top economic ministries and implement much-needed reforms that address costly fuel subsidies, cooling investment and the country's creaky infrastructure.
Widodo, who took office on Monday, unveiled his cabinet of 34 ministers that included former state-owned enterprises minister Sofyan Djalil as coordinating minister for economics, and promoted vice minister Bambang Brodjonegoro to be head of the finance ministry.
"(Djalil) is an expert of economic strategy and finance and I trust him to be the captain at the helm of economic teams," Widodo told reporters at a news conference where he announced his cabinet.
Djalil and Brodjonegoro take the helm at a time when Indonesia faces strong economic headwinds. Gross domestic product grew by 5.1 percent on an annual basis in the second quarter, the slowest pace for five years.
Baradita Katoppo, Indonesia country head of Fitch Ratings, said the new key economic ministers "are experienced and have a good track record."
Bambang Brojonegoro "knows exactly the fiscal problems in our country and knows what to do to improve the fiscal condition," Katoppo said. "Personally, I have high hopes in these ministers."
Indonesia's inadequate roads, ports, electricity and other basic services, along with its corruption and daunting bureaucracy, have begun to disenchant foreign investors, who are essential for the resource-based economy to grow.
At the same time, Indonesia's commodity-dominated exports have slumped and high interest rates are weighing are domestic consumption and investment.
One of the first decisions facing Widodo and his cabinet is whether to press ahead with politically-sensitive rises in fuel prices, needed to slash costly subsidies.
The president named the chief executive of state-owned defense firm PT Pindad, Sudirman Said, as energy and mineral resources minister, and a former head of auto-assembler PT Astra International Rini Soemarno Soewandi as state-owned enterprises minister.
VETTING OF CHOICES
Retno Marsudi, the current ambassador to the Netherlands, becomes the first woman to be Indonesia's foreign minister.
Puan Maharani, a daughter of former president Megawati Sukarnoputri, was named coordinating minister for human development and culture.
Widodo, who is popular for his clean image, sought to ensure the credibility of his cabinet by taking the unprecedented step of having the country's main anti-graft agency vet each candidate.
The Corruption Eradication Commission last week rejected eight of Widodo's initial cabinet due to graft concerns, forcing the president to delay his announcement and find last-minute replacements.
"The process of defining the ministers were done carefully and cautiously as this is a priority," Widodo said.
"The cabinet will be working for five years and we want to get the clean ones ... because we want to be accurate and right," he said. (Additional reporting by Nilufar Rizki, Fransiska Nangoy and the Jakarta bureau; Editing by Richard Borsuk)
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Setelah pengumuman kabinet Jokowi, Minggu (26/10/2014), media Jepang menyoroti empat menteri Indonesia yang masuk dalam Kabinet Kerja.
Mereka adalah Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi (51), Menteri Perdagangan Rachmat Gobel (52), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (48) dan Menko Ekonomi Sofyan Djalil (61). Mereka khususnya mendapat sorotan dari kantor berita Jiji Jepang, Senin (27/10/2014).
Menteri luar negeri karena memang Jepang ingin melihat dari segi internasional yang pasti mengacu kepada Menteri Luar Negeri. Selain itu, Menlu Retno Lestari yang mantan Duta Besar Indonesia di Belanda mendapat perhatian Jepang karena hubungan Jepang dengan Eropa sangat baik saat ini.
Rachmat Gobel sudah terkenal terutama di kalangan pebisnis Jepang sehingga bukan nama yang baru bagi Jepang yang berharap perdagangan Indonesia-Jepang dapat semakin baik dibawah Menteri Perdagangan yang baru ini.
Sedangkan Menko Ekonomi, pernah menjadi Ketua Formulasi Sistem Rencana Pembangunan, JICA dan Bappenas. Hubungannya dengan badan kerjasama internasional Jepang (JICA) sangat baik selama ini.
Pernah pula menjadi Ketua Penelitian Gabungan Jepang-Indonesia untuk Desentralisasi Indonesia bersama JICA. Juga menjadi Anggota Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Tinjauan Belanja Umum Wilayah di Indonesia bersama JBIC (Bank Kerjasama Internasional Jepang) serta pernah menjadi Anggota Pembangunan Kemampuan Desentralisasi bersama JICA.
Sementara Sofyan Djalil memegang peranan penting sebagai Menteri Koordinator Ekonomi dimana Jepang adalah negara ekonomi yang sangat kuat memiliki perhatian kepada bidang ekonomi. Jabatan Menteri di masa lalu (BUMN dan Informasi) serta beberapa kali kunjungannya ke Jepang, juga bukan orang baru bagi pemerintahan Jepang dalam melihat pejabat Indonesia yang satu ini.
Empat orang inilah yang berada di dalam kabinet Jokowi, menjadi pusat perhatian saat ini oleh Pemerintah Jepang.
TRIBUNNEWS.COM.BANDUNG,- Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menilai, Kabinet Kerja yang telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo adalah komposisi terbaik. Menurut pria yang akrab disapa Emil ini, jumlah orang partai dan non partai yang ada di dalam kabinet sudah pas.
"Saya kira itu komposisi terbaik. Pak Jokowi dan Pak JK sudah memilih komposisi. Ada partai dan profesional," kata Emil saat ditemui di Cicadas, Kota Bandung, Senin (27/10/2014).
Emil menambahkan, Jokowi tidak mungkin salah memilih orang untuk menjadi pembantunya. Terlebih, para menteri tersebut sudah diseleksi rekam jejaknya lewat KPK.
"Profesionalnya juga sudah diseleksi lewat KPK, itu sebuah tradisi yang baik," ucapnya.
Dengan telah terbentuknya Kabinet Kerja, kata Emil, rakyat Indonesia menaruh harapan besar untuk mempercepat terwujudnya slogan Indonesia Hebat.
"Kami di daerah selalu mendukung dan kepada menteri-menteri baru, dukung permasalahan di daerah. Mudah-mudahan Indonesia hebat datang lebih cepat," ungkapnya.
"Warga yakin kabinet baru bisa bekerja (dengan baik) optimisme juga tinggi. Namanya juga kabinet kerja, kita lihat mudah-mudahan bisa memenuhi harapan warga ," tambahnya kemudian
Komentar
Posting Komentar