ihsg per tgl 19 Agustus 2015

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan tengah mengkaji penerbitan surat edaran terkait relaksasi berupa beli kembali (buyback) saham tanpa rapat umum pemegang saham seiring penurunan kinerja di pasar saham.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan OJK pernah mengeluarkan aturan tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan pada 27 Agustus 2013.

Surat edaran keluar karena kondisi perdagangan saham di BEI dalam tiga bulan terakhir mengalami tekanan, tercermin dari penurunan IHSG hingga 23,91% sejak 20 Mei 2013 hingga 27 Agustus 2013. Ketika kondisi tersebut, emiten dapat membeli kembali (buyback) sahamnya sampai batas maksimal 20% tanpa meminta persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Kondisi pasar dianggap berfluktuasi secara signifikan jika IHSG selama tiga hari bursa berturut-turut secara kumulatif turun 15% atau lebih, atau kondisi lain yang ditetapkan OJK. Bisnis mencatat sejak aturan itu terbit hingga Desember 2013 terdapat 24 emiten yang mengumumkan rencana buyback saham.

Saat ini, aturan tersebut sudah dicabut oleh OJK. Pencabutan tersebut tertuang dalam Surat Edaran OJK tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2013. Landasan OJK mencabut aturan buyback tersebut setelah indikator pasar menunjukkan kondisi perdagangan saham di Bursa Efek di Indonesia (BEI) sudah tidak lagi mengalami tekanan dan sudah tidak mengalami fluktuasi secara signifikan.

“Yang dicabut itu aturan soal “kondisi lain yang ditetapkan OJK”, yakni selama tiga bulan terakhir pasar saham mengalami tekanan tercermin dari penurunan IHSG sekitar 23%. Kalau memang saat ini dipandang perlu lagi menerbitkan SE karena kondisi tertentu, bisa dikeluarkan lagi SE,” kata Nurhaida di Jakarta, Selasa (18/8).

Jadi, apabila penurunan IHSG mencapai 15% dalam 3 hari berturut-turut, maka otomatis mekanisme buyback tanpa RUPS bisa dilakukan karena sudah ada aturannya. Berbeda dengan yang terkait kondisi lain yang ditentukan OJK.

Adapun, bila SE terkait kondisi tertentu untuk bisa buyback tanpa RUPS kembali dikeluarkan, maka tujuannya untuk memberikan stimulus bagi perekonomian. Menurutnya, gejolak di pasar saham yang terjadi saat ini dengan yang terjadi pada 2013 cukup berbeda. Pada 2013, penurunan terjadi cukup drastis sampai bisa dikatakan krisis kecil.

Sedangkan, gejolak yang terjadi saat ini juga terjadi pada negara lain. “Kalau sekarang kami melihatnya itu karena regional dan global. Indonesia memang terkena dampak penurunannya paling tinggi. Saat ini, kami terus amati, kalau SE terkait kondisi khusus tersebut keluar maka itu lebih untuk stimulus perekonomian agar bergerak positif.”

Yang jelas, OJK sudah mengantisipasi kapan waktu yang tepat SE itu akan dikeluarkan. “Kami harus lihat perkembangan yang ada. OJK juga harus berhati-hati dalam menentukan parameter terkait kondisi tertentu tersebut,” tambahnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat 4.510,48 per 18 Agustus 2015, menurun sebesar 13,71% dibandingkan dengan penutupan akhir tahun 2014. Sementara kapitalisasi pasar modal Indonesia saat ini mencapai hampir Rp5000 triliun. Meskipun mengalami penurunan sebesar -5,89% dari posisi akhir tahun 2014 lalu, namun jika dilihat dari posisi pada 5 tahun terakhir, nilainya sudah meningkat lebih dari 60%.

“Nanti kami lihat ya parameternya, apakah kondisi sekarang sudah bisa diantisipasi dengan relaksasi tersebut atau tidak, diperlukan atau tidak,” jelasnya.

Direktur Utama PT Lautandhana Sekurindo sekaligus Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Wientoro Prasetyo menilai kondisi IHSG saat ini masih dalam tahap wajar sehingga kebijakan buyback tanpa RUPS masih bisa ditahan.

“Yang ini karena China juga kan lakukan devaluasi, ditambah rupiah dan mata uang lain melemah. Namun, ini masih koreksi biasa, jadi saya pikir belum ke sana (buybacktanpa RUPS). Domestik masih menunggu spending pemerintah,” kata Wientoro.

Menurutnya, bila OJK menerapkan kebijakan buyback tanpa RUPS, belum tentu para emiten akan melakukannya. “Emiten tidak akan segitunya langsung melakukan, tiap emiten punya strategi beda-beda. Saya pikir juga,ownerperusahaan masih tunggu harga turun juga kalau mau melakukanbuyback.”